PURBALINGGA – Polres Purbalingga menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka pembahasan dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Kabupaten Purbalingga, Selasa (19/8/2025) di Markas Polres Purbalingga.

Kapolres Purbalingga, AKBP Achmad Akbar menyampaikan kegiatan ini membahas bersama isu sensitif baik di tingkat regional Jawa Tengah maupun lokal di Kabupaten Purbalingga. “Bagaimana mendeteksi atau inventarisir kekuatan sumber daya organisasi baik yang dimiliki Polres juga perbantuan dari TNI dan Pemkab Purbalingga,” kata Kapolres.

Dalam rapat tersebut, juga disampaikan pemaparan oleh Kasat Intelkam dan Kabag Ops Polres Purbalingga terkait beberapa informasi penting. Kasat Intelkam menekankan berbagai hal yang perlu diwaspadai guna mencegah timbulnya gejolak, baik yang bersumber dari kebijakan pemerintah daerah, dinamika gerakan masyarakat, maupun potensi konflik antar kelompok. Sedangkan Kabag Ops memaparkan materi tentang Rancangan Sispamkota yang menjadi landasan awal dalam pengelolaan harkamtibmas pada situasi kontijensi.

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif mengapresiasi informasi yang telah dipaparkan jajaran Polres. Menurutnya, isu-isu sensitif tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ke depan.

“Kami selaku pemda menyadari dalam berjalannya pemerintahan banyak hal yang belum sempurna. Banyak hal yang perlu dioptimalkan kembali, perbaikan dan evaluasi ke depan diperlukan agar kami mampu menjalankan pemerintahan dengan baik,” katanya.

Bupati menambahkan, Pemkab Purbalingga bersama jajaran terus berupaya menciptakan suasana kondusif sesuai harapan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak menutup diri terhadap kritik dan protes dari masyarakat karena hal itu menjadi bagian penting dari checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Dandim 0702/Purbalingga, Letkol Inf Untung Iswahyudi menegaskan bahwa keamanan merupakan modal utama pembangunan. Ia menekankan pentingnya membuka ruang mediasi untuk menurunkan potensi kerawanan yang ada. “Atensi ini perlu dilakukan yang namanya diplomasi komunikasi,” katanya.(Gn/Prokompim)