PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi daerah melalui Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Selasa (16/12/2025), di Operational Room Graha Adiguna.

Rakor yang dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto Christoveny, unsur Forkopimda, serta jajaran OPD terkait tersebut menjadi forum strategis dalam menyinergikan kebijakan pengendalian inflasi dengan transformasi layanan publik berbasis digital.

Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menegaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor dari hulu hingga hilir. Ia mengapresiasi berbagai intervensi yang telah dilakukan, termasuk pengawalan program pemerintah daerah dalam penyaluran sarana produksi pertanian hingga distribusi hasilnya.

“Pemkab mengapresiasi berbagai pihak, termasuk kejaksaan dan kepolisian, yang telah mengawal program-program pemerintah daerah, mulai dari penyaluran pupuk, alsintan, hingga bibit dari hulu ke hilir,” ujar Wabup.

Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wabup menekankan pentingnya mitigasi dini terhadap potensi lonjakan permintaan, khususnya komoditas bahan pokok. Ia menyebut, peningkatan konsumsi masyarakat pada periode tersebut kerap menjadi pemicu tekanan inflasi jika tidak diantisipasi dengan baik.

Selain pengendalian inflasi, HLM juga menyoroti percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Wabup menegaskan, akselerasi digitalisasi harus berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur, terutama ketersediaan jaringan internet.

“Digitalisasi daerah tidak bisa dipisahkan dari kesiapan infrastruktur. Selama masih ada blank spot, maka transformasi pembayaran nontunai harus disikapi secara adaptif,” katanya.

Pemkab Purbalingga, lanjutnya, mendorong penerapan sistem pembayaran hybrid sebagai solusi transisi, yakni memadukan transaksi nontunai melalui QRIS, virtual account, dan metode digital lainnya, dengan layanan manual bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan internet.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Christoveny menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemkab Purbalingga dalam pengendalian inflasi, khususnya menjelang akhir tahun. Ia merekomendasikan sejumlah upaya strategis, antara lain stabilisasi harga melalui gerakan pangan murah dan operasi pasar.

“Bank Indonesia siap bersinergi untuk mendukung operasi pasar sebagai langkah menjaga stabilitas harga di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, BI juga mendorong kelancaran distribusi dan logistik pangan dengan mengantisipasi kepadatan lalu lintas akhir tahun, meningkatkan pemantauan harga sesuai HET, serta memastikan kecukupan pasokan di pasar. Upaya tersebut perlu diperkuat dengan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak dan sesuai kebutuhan.

“Perilaku belanja yang bijak akan sangat membantu menekan tekanan inflasi, terutama di momen permintaan tinggi seperti Nataru,” pungkasnya. (tha/prokompim)