SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan kesiapan menghadapi arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Jawa Tengah yang digelar Senin (9/3/2026) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah. Rakor lintas sektoral tersebut difokuskan untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan kesiapan berbagai sektor menjelang Lebaran.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menjelaskan rakor ini melibatkan Forkopimda Provinsi, Forkopimda kabupaten/kota se-Jawa Tengah, serta sejumlah lembaga strategis seperti Bulog, Pertamina, PLN hingga MUI.

“Ini rapat lintas sektoral untuk qmenyamakan persepsi dalam rangka mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah,” kata Luthfi dalam jumpa pers usai rakor.

Ia memperkirakan akan ada sekitar 17,3 juta pemudik yang masuk ke wilayah Jawa Tengah. Untuk itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.

Selain kesiapan transportasi dan pengamanan, Pemprov Jateng juga membentuk satuan tugas monitoring harga serta stok kebutuhan pokok masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan mencukupi menjelang Lebaran.

“Satgas akan memantau harga dan stok kebutuhan pokok. Kami juga menyiapkan operasi pasar atau pasar murah agar harga tetap terkendali,” jelasnya.

Terkait ketersediaan energi, hasil koordinasi dengan sektor migas memastikan stok bahan bakar mencukupi kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan Lebaran.
Gubernur juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Stok aman, masyarakat tidak perlu panic buying, tidak usah latah dan tidak usah kemrungsung,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah wajib menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jateng akan menerima THR. Jumlahnya mencapai hampir 13 ribu orang dengan total anggaran sekitar Rp6 miliar.

Di sektor infrastruktur, Pemprov Jateng juga terus mempercepat perbaikan jalan provinsi untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat saat mudik.

“Dari hasil inventarisasi, ada sekitar 3.000 titik lubang atau kerusakan jalan yang sudah ditangani. Masih tersisa sekitar 1.200 titik yang saat ini dalam proses perbaikan dan sebentar lagi selesai,” ungkapnya.

Menurutnya, percepatan penanganan kerusakan jalan sangat penting meskipun masih bersifat jangka pendek. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memastikan arus distribusi barang dan aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar.

“Kalau menunggu penanganan total bisa berbulan-bulan. Penanganan cepat ini penting agar keselamatan pengguna jalan tetap terjaga dan distribusi ekonomi tetap berjalan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani yang turut menghadiri rakor tersebut menyatakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga siap menindaklanjuti hasil koordinasi dengan memperkuat sinergi bersama Forkopimda daerah.

Menurutnya, Pemkab Purbalingga akan fokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok, kesiapan jalur mudik, serta pengamanan wilayah agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman.

“Koordinasi lintas sektor di daerah akan diperkuat agar arus mudik, stabilitas harga, serta pelayanan kepada masyarakat selama Lebaran dapat berjalan optimal,” ujarnya.(Gn/Prokompim)