Semarang – Mewakili Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menghadiri acara Pencanangan dan Pengukuhan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut turut diikuti petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Kota Semarang dan berbagai daerah di Jawa Tengah.

Pada kesempatan itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dukungan dan komitmen yang dinilai sangat besar dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurut Sonny, pembangunan yang tepat sasaran harus didukung oleh data yang berkualitas. Data hasil sensus nantinya akan menjadi landasan penting dalam memahami struktur ekonomi daerah maupun nasional, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Pembangunan yang tepat sasaran harus didukung oleh data yang berkualitas. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, kita harus memahami struktur ekonomi Jawa Tengah dan Indonesia dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa Jawa Tengah memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah tercatat hampir mencapai 5 juta unit usaha atau setara 25,76 persen dari total usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari total usaha di Indonesia. Selain itu, Jawa Tengah juga menyumbang sekitar 14,5 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa.

“Karena kontribusinya sangat besar, kualitas pelaksanaan sensus di Jawa Tengah akan sangat menentukan kualitas data ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Sonny menjelaskan, terdapat sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dibandingkan sensus sebelumnya. Pertama, sensus kali ini juga mencakup pendataan sektor pertanian. Kedua, masa pelaksanaan diperpanjang menjadi sekitar 2,5 bulan, yakni mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, guna memastikan data yang diperoleh lebih lengkap dan komprehensif. Ketiga, pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga rumah tangga, mengingat banyak usaha rumahan dan aktivitas ekonomi digital yang berkembang pesat.

Ia menegaskan bahwa hasil sensus akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam memetakan kondisi ekonomi secara lebih detail.

“Data hasil sensus akan kami berikan kepada kepala daerah untuk memetakan kondisi ekonomi masing-masing wilayah, mulai dari sektor usaha yang memiliki biaya tertinggi, penyerap tenaga kerja terbesar, hingga sektor yang membutuhkan investasi besar,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, hingga rumah tangga untuk memberikan data yang selengkap-lengkapnya kepada BPS. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Berikan data semaksimal mungkin kepada BPS. Pertumbuhan ekonomi basisnya adalah data. Melalui sensus ini kita dapat memotret kondisi ekonomi Jawa Tengah secara utuh,” kata Ahmad Luthfi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPS atas penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 yang dinilai menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

“Sensus ini harus berhasil dan faktual. Otentisitas data yang dihasilkan akan menjadi roadmap bagi pemerintah daerah dalam mengeksplorasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, berdasarkan data BPS tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,89 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Capaian tersebut juga diiringi dengan penurunan angka kemiskinan dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen.


Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia mengajak masyarakat untuk memberikan data yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar pemerintah mampu menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Masyarakat untuk dapat bersikap proaktif dan memberikan data-data secara akurat, transparan dan akuntabel. Artinya data yang diberikan adalah data yang masih berlaku tanpa dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangi. Karena semakin akurat datanya akan semakin mudah pemerintah memberikan kebijakan yang tepat guna,” ungkap Dimas.(Gn/Prokompim)