Asisten Pemerintahan & Kesra

Tugas Pokok

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

  1. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan
    kesejahteraan rakyat;
  2. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
  3. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
    pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
  4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
  6. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Asisten Pemerintahan dan Kesra membawahi dan mengkoordinasikan:                                                              1. Bagian Pemerintahan                                                        2. Bagian Kesejahteraan Rakyat                                            3. Bagian Hukum

B E R I T A

Pemda Dukung Usulan 4 Raperda dari DPRD

Pemda Dukung Usulan 4 Raperda dari DPRD

by | Jun 21, 2023 | ,

PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendukung keempat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD yang telah diserahkan kepada Plh Bupati, Selasa 20 Juni 2023 lalu. Keempat Raperda tersebut diantaranya : Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata,...

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Portal Informasi Kerajinan