Tugas Pokok
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat.
Fungsi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan
kesejahteraan rakyat; - pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Asisten Pemerintahan dan Kesra membawahi dan mengkoordinasikan: 1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Hukum
B E R I T A
Bupati Tiwi Dorong Tumanggal Menjadi Desa Aloe Vera
PURBALINGGA - Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan mendapatkan bantuan Bangsal Pascapanen Hortikultura dari Kementerian Pertanian RI (Kementan RI). Sarana tersebut dimanfaatkan para petani di Desa Tumanggal untuk mengolah Aloe Vera (Lidah Buaya) menjadi berbagai macam...
Bupati Tiwi : Raih UHC Award 2023, Pacu Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menerima penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Hadir dalam...
Bupati Tiwi : Gencar Tangkal Korupsi, Nilai MCP Purbalingga Naik
PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga meraih nilai capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sangat memuaskan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah yang...







Recent Comments