PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi dalam mengembangkan dan memperluas akses produk keuangan syariah bagi masyarakat. Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan Puncak Gebyar Ramadhan Keuangan (GERAK) Syariah Tahun 2026 yang digelar di Taman Kota Usman Janatin Purbalingga, Sabtu (7/3/2026).

Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi OJK tersebut. Menurutnya, kegiatan GERAK Syariah menjadi momentum penting untuk memperkuat literasi sekaligus mendorong penggunaan produk keuangan syariah di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan GERAK Syariah ini, kita melihat bagaimana upaya edukasi dan penguatan ekonomi umat dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari kegiatan dakwah dan lomba hadrah yang memperkuat nilai spiritual, hingga edukasi dan inklusi keuangan syariah yang meningkatkan pemahaman masyarakat,” ujar Dimas.

Ia menambahkan, kegiatan festival UMKM dan expo lembaga jasa keuangan syariah dalam rangkaian acara tersebut juga membuka ruang kolaborasi ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Menurutnya, potensi pengembangan sektor keuangan syariah di Purbalingga cukup besar. Terlebih, Kabupaten Purbalingga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor perbankan syariah yakni BPRS Buana Mitra Perwira yang diharapkan dapat bersinergi dengan OJK Purwokerto dalam mengoptimalkan pengembangan berbagai produk keuangan syariah.

“Ke depan kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga keuangan syariah seperti BPRS Buana Mitra Perwira dapat terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan keuangan syariah,” katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady mengungkapkan tingkat literasi dan penggunaan produk keuangan syariah di masyarakat masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data statistik tahun 2025, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah baru mencapai sekitar 43 persen. Adapun tingkat penggunaan atau inklusi keuangan syariah masih relatif rendah, yakni sekitar 13 persen.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan syariah, dinas terkait, Baznas, serta Kementerian Agama untuk meningkatkan penggunaan produk keuangan syariah di masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui berbagai program edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, di antaranya pelatihan bagi penyuluh agama Islam se-Jawa Tengah, roadshow sosialisasi ke masjid dan pondok pesantren bersama Bank Indonesia, serta kerja sama dengan media radio untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.

Pada puncak kegiatan GERAK Syariah 2026 di Purbalingga, sejumlah agenda turut digelar seperti final lomba hadrah, festival UMKM, serta expo lembaga jasa keuangan syariah yang menghadirkan berbagai informasi mengenai produk dan layanan keuangan berbasis syariah.

“Ke depan kami akan terus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi meningkatkan literasi keuangan syariah. Harapannya masyarakat tidak hanya mengenal, tetapi juga memanfaatkan produk keuangan syariah untuk mendukung kesejahteraan ekonomi mereka,” jelasnya.(tha/prokompim)