TRENDING:

Video pedoman penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung...
Tak Ambil Gaji, Bupati Fahmi Salurkan Untuk Kelompok ya...
Audiensi Politeknik Madyathika, Bupati Tiwi Ajak Kolabo...
setda.purbalinggakab.go.id
  • Beranda
  • Profil
    • VISI & MISI
  • Asisten Pemerintahan & Kesra
    • Bagian Pemerintahan
    • Bagian Hukum
    • Bagian Kesra
  • Asisten Perekonomian & Pembangunan
    • Bagian Perekonomian dan SDA
    • Bagian Administrasi Pembangunan
    • Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  • Asisten Administrasi Umum
    • Bagian Organisasi
    • Bagian Umum
    • Bagian Prokopim
  • Staf Ahli
  • Berita
  • Sakip
    • Perencanaan
    • Pengukuran
    • Pelaporan
    • Evaluasi
  • Pelayanan Publik
    • Jenis Layanan
      • Bag.Prokompim
      • Bag.Organisasi
      • Bag.Kesra
      • Bag.Hukum
      • Bag.PBJ
      • Bag.Umum
    • Maklumat Pelayanan
    • Indeks Kepuasan Masyarakat
      • Nilai IKM
    • Pengaduan Masyarakat
  • FAQ

Select Page

Purbalingga Terbaik I Nasional untuk Tim Pencegahan Kecurangan Program JKN 2026

Posted by humas setda | Nov 18, 2026 | Bagian Humas, Berita | 0 |

Purbalingga Terbaik I Nasional untuk Tim Pencegahan Kecurangan Program JKN 2026

JAKARTA – Kabupaten Purbalingga meraih Terbaik I Nasional dalam kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten/kota tahun 2026. Purbalingga unggul dari Kota Medan yang menempati Terbaik II dan Kabupaten Banyumas sebagai Terbaik III. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen daerah dalam menjaga tata kelola program JKN yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, kepada Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Rabu (18/11/2026), dalam acara 2nd Indonesian Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta.

Pencegahan kecurangan atau fraud dalam program JKN menjadi aspek penting untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan. Praktik seperti manipulasi diagnosis, penggelembungan tagihan, klaim palsu, hingga penyalahgunaan identitas bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengancam keselamatan pasien, menurunkan kualitas pelayanan, dan mengikis kepercayaan masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, dr. Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa cakupan JKN telah mencapai 98,32 persen atau 285,2 juta penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut menuntut penguatan tata kelola, pengawasan, dan pengendalian kecurangan agar pelayanan kesehatan tetap bermutu dan akuntabel.

“Besarnya program JKN menuntut penguatan tatakelola, pengawasan dan pengendalian kecurangan untuk memastikan pelayanan tepat bermutu dan akuntabel,” katanya.

Upaya penguatan antikecurangan melalui pencegahan, deteksi, dan penanganan telah menyelamatkan biaya pelayanan kesehatan dari inefisiensi dan kecurangan sebesar Rp1,44 triliun pada 2023, meningkat menjadi Rp6,69 triliun pada 2024, dan mencapai Rp6,52 triliun pada 2025. Seiring perkembangan modus, penanganan fraud juga semakin membutuhkan integrasi analitik data, validasi klinis, investigasi, hingga aspek hukum, tidak sekadar verifikasi administratif.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya membangun ekosistem antikecurangan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan dana JKN benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.

“Ini bagian dari upaya kita untuk menjaga agar BPJS Kesehatan ini terus tumbuh, sustain, dan betul betul setiap rupiah yang diberikan oleh para peserta dan pemerintah menjadi terselamatkan dan sampai kepada yang berhak,” ujarnya.

Menurutnya, semangat gotong royong yang menjadi fondasi JKN harus ditopang tata kelola yang kuat, termasuk antisipasi dan deteksi dini terhadap potensi kecurangan. Pemerintah juga berkomitmen mendukung melalui kebijakan dan regulasi serta memberikan apresiasi dan perlindungan kepada para pelapor dan petugas yang menjaga sistem antikecurangan.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kabupaten Purbalingga, dr. Jusi Febrianto, menyampaikan penghargaan tersebut menjadi penguat komitmen daerah dalam menjaga keberlangsungan program JKN. Pencegahan kecurangan dinilai penting agar dana pelayanan kesehatan dapat terus dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

“Dengan anti kecurangan kita berkomitmen tinggi mencegah. Kita bisa menjaga dana JKN itu bisa berlangsung untuk waktu yang lama tidak kemudian habis karena ada kecurangan,” katanya.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan Penghargaan ini bukan semata-mata capaian, tetapi amanah untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat. Dana JKN merupakan wujud gotong royong yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap komitmen pencegahan kecurangan ini terus tumbuh, tidak hanya sebagai upaya menjaga tata kelola, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dan hak masyarakat,” katanya.

Selain kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN tingkat kabupaten/kota, penghargaan INAHAFF 2026 juga diberikan dalam sejumlah kategori lainnya, meliputi: Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik, Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Provinsi Terbaik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik, Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik.(Gn/Prokompim)

Share:

Rate:

PreviousPurbalingga Jajaki Pengembangan Kawasan Industri, Bidik Investasi dan Lapangan Kerja

About The Author

humas setda

humas setda

Related Posts

Usung Semangat Jenderal Soedirman, 73 Atlet Purbalingga Siap Tempur di POPDA Jateng

Usung Semangat Jenderal Soedirman, 73 Atlet Purbalingga Siap Tempur di POPDA Jateng

June 12, 2025

Grand Opening My Fest 2026, Wadah Pemuda Berjejaring dan Berinovasi

Grand Opening My Fest 2026, Wadah Pemuda Berjejaring dan Berinovasi

June 18, 2026

Pemkab Purbalingga Usulkan Perampingan Jumlah Dinas

Pemkab Purbalingga Usulkan Perampingan Jumlah Dinas

August 4, 2025

Peletakan Batu Pertama RSU Aqshol Madinah Husada, Perluas Layanan Kesehatan Purbalingga Bagian Utara

Peletakan Batu Pertama RSU Aqshol Madinah Husada, Perluas Layanan Kesehatan Purbalingga Bagian Utara

April 29, 2026

Leave a reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS feed: Berita Purbalingga Berita Purbalingga

  • Pemkab Purbalingga Tekankan Kinerja Pemerintah Harus Berdampak bagi Masyarakat
  • 19 Daerah Irigasi di Purbalingga Direhabilitasi dengan Anggaran Rp126,87 Miliar
  • Bakti Sosial KORPRI Purbalingga Bantu Penuhi Kebutuhan Anak Panti Asuhan
  • Bupati Fahmi Luncurkan Yu Sintah Hepi, Dorong Pemanfaatan Jelantah untuk Ekonomi Warga
  • Donor Darah HUT Ke-55 KORPRI Purbalingga, Wujud Kepedulian ASN terhadap Sesama

Recent Posts

  • Purbalingga Terbaik I Nasional untuk Tim Pencegahan Kecurangan Program JKN 2026
  • Purbalingga Jajaki Pengembangan Kawasan Industri, Bidik Investasi dan Lapangan Kerja
  • Lantik 13 Pejabat Fungsional, Sekda Tekankan Kinerja Sat-Set dan Pelayanan Prima
  • Bantuan Becak Listrik Presiden Berlanjut, 250 Unit Kembali Disalurkan di Purbalingga
  • Symphoni Batik Vol. 2 Jadi Ruang Kolaborasi Perajin dan Seniman Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Portal Informasi Kerajinan

Recent Comments

  • Kamaludin on Tak Ambil Gaji, Bupati Fahmi Salurkan Untuk Kelompok yang Membutuhkan
  • WHR. on Audiensi Politeknik Madyathika, Bupati Tiwi Ajak Kolaborasi Bangun Purbalingga
  • tel u on Sekda : Tak Hanya Militer, Bela Negara Berlaku Semua Lapisan Masyarakat
  • tel u on Pemkab Purbalingga Kirim 6 Program untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023
  • Dwi Iswanti R. on 5000 Bibit Pohon Ditanam di Daerah Rawan Longsor Desa Siwarak

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress