JAKARTA – Kabupaten Purbalingga meraih Terbaik I Nasional dalam kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten/kota tahun 2026. Purbalingga unggul dari Kota Medan yang menempati Terbaik II dan Kabupaten Banyumas sebagai Terbaik III. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen daerah dalam menjaga tata kelola program JKN yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, kepada Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Rabu (18/11/2026), dalam acara 2nd Indonesian Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta.
Pencegahan kecurangan atau fraud dalam program JKN menjadi aspek penting untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan. Praktik seperti manipulasi diagnosis, penggelembungan tagihan, klaim palsu, hingga penyalahgunaan identitas bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengancam keselamatan pasien, menurunkan kualitas pelayanan, dan mengikis kepercayaan masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, dr. Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa cakupan JKN telah mencapai 98,32 persen atau 285,2 juta penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut menuntut penguatan tata kelola, pengawasan, dan pengendalian kecurangan agar pelayanan kesehatan tetap bermutu dan akuntabel.
“Besarnya program JKN menuntut penguatan tatakelola, pengawasan dan pengendalian kecurangan untuk memastikan pelayanan tepat bermutu dan akuntabel,” katanya.
Upaya penguatan antikecurangan melalui pencegahan, deteksi, dan penanganan telah menyelamatkan biaya pelayanan kesehatan dari inefisiensi dan kecurangan sebesar Rp1,44 triliun pada 2023, meningkat menjadi Rp6,69 triliun pada 2024, dan mencapai Rp6,52 triliun pada 2025. Seiring perkembangan modus, penanganan fraud juga semakin membutuhkan integrasi analitik data, validasi klinis, investigasi, hingga aspek hukum, tidak sekadar verifikasi administratif.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya membangun ekosistem antikecurangan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan dana JKN benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.
“Ini bagian dari upaya kita untuk menjaga agar BPJS Kesehatan ini terus tumbuh, sustain, dan betul betul setiap rupiah yang diberikan oleh para peserta dan pemerintah menjadi terselamatkan dan sampai kepada yang berhak,” ujarnya.
Menurutnya, semangat gotong royong yang menjadi fondasi JKN harus ditopang tata kelola yang kuat, termasuk antisipasi dan deteksi dini terhadap potensi kecurangan. Pemerintah juga berkomitmen mendukung melalui kebijakan dan regulasi serta memberikan apresiasi dan perlindungan kepada para pelapor dan petugas yang menjaga sistem antikecurangan.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kabupaten Purbalingga, dr. Jusi Febrianto, menyampaikan penghargaan tersebut menjadi penguat komitmen daerah dalam menjaga keberlangsungan program JKN. Pencegahan kecurangan dinilai penting agar dana pelayanan kesehatan dapat terus dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dengan anti kecurangan kita berkomitmen tinggi mencegah. Kita bisa menjaga dana JKN itu bisa berlangsung untuk waktu yang lama tidak kemudian habis karena ada kecurangan,” katanya.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan Penghargaan ini bukan semata-mata capaian, tetapi amanah untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat. Dana JKN merupakan wujud gotong royong yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap komitmen pencegahan kecurangan ini terus tumbuh, tidak hanya sebagai upaya menjaga tata kelola, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dan hak masyarakat,” katanya.
Selain kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN tingkat kabupaten/kota, penghargaan INAHAFF 2026 juga diberikan dalam sejumlah kategori lainnya, meliputi: Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik, Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Provinsi Terbaik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik, Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik.(Gn/Prokompim)




Recent Comments