PURBALINGGA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 mendapat dukungan dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga untuk dibahas lebih lanjut. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Selasa (21/10/2025), yang dihadiri Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani.

Raperda tersebut sebelumnya telah diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga melalui Wakil Bupati pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (20/10/2025). Seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui Raperda untuk dibahas di tingkat Komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

“Secara yuridis formal Raperda tentang Pengantar Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dari sisi format maupun sistematika isi,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, In’am Birohmatillah.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang memperhitungkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD, pembaruan data potensi PAD, serta peningkatan kualitas SDM pengelola PAD. “Kami berharap upaya tersebut dilakukan secara terprogram dan terarah. Yang perlu diperhatikan juga adalah adanya antisipasi guna menghindari kebocoran dalam pelaksanaannya,” ujar In’am.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti perubahan angka alokasi transfer ke daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025. “Oleh karena itu, Fraksi PKB menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan sinkronisasi secara menyeluruh terhadap data transfer pusat sebelum penetapan APBD, serta memastikan seluruh perhitungan didasarkan pada informasi fiskal yang mutakhir dan valid,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Khodirin.

Fraksi PKB juga sepakat dengan program Alus Dalane sebagai prioritas kerja pemerintah daerah, namun berharap pelaksanaannya tetap memperhatikan pemerataan wilayah tanpa mengurangi anggaran yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Fraksi PKB meminta agar Pemkab terus memberikan perhatian lebih kepada Madrasah Diniyah (Madin), TPQ, pesantren, dan sekolah swasta.

“Bagi Fraksi PKB, APBD bukan sekadar angka dan tabel keuangan, melainkan cermin keberpihakan pemerintah terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami mengingatkan agar setiap rupiah dalam APBD diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, bukan untuk memperluas belanja birokrasi yang sifatnya administratif dan seremonial,” tegas Khodirin.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut mengapresiasi rencana kenaikan 3,47 persen pada Pendapatan Daerah tahun 2026 dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. “Hal ini menunjukkan upaya peningkatan kinerja keuangan untuk mengelola anggaran lebih baik dan memberi ruang lebih untuk membiayai program dan pembangunan infrastruktur,” kata Juru Bicara Fraksi PKS, Niken Hindianingsih.

Dari Fraksi Partai Golkar, perhatian tertuju pada inovasi sumber pendapatan baru. “Kami mohon penjelasan tiga inovasi atau sumber penerimaan baru yang spesifik dan non-tradisional yang diandalkan Pemkab Purbalingga di tahun 2026. Apakah target ini sudah memperhitungkan potensi dari digitalisasi retribusi dan optimalisasi aset daerah yang selama ini belum maksimal?” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Idrus Anjasmoro.

Fraksi Partai Golkar juga menyoroti kenaikan laba BUMD yang hanya diperhitungkan naik sebesar 1,23 persen, serta mendorong optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PHP-KDD). “Apa rencana Pemkab untuk meningkatkan kontribusi dividen dari BUMD yang potensinya masih dapat ditingkatkan sebagai bagian dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan?” ujarnya.

Fraksi Partai Gerindra menilai target kenaikan PAD sebesar 12,97 persen perlu terus digenjot agar lebih optimal. “Program bupati untuk bisa menaikkan PAD hingga Rp500 miliar agar dapat terealisasi lebih dini dari target yang dicanangkan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Yuniarti.

Pada sisi belanja daerah yang dirancang naik 3,44 persen, Fraksi Gerindra mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan skala prioritas serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun Fraksi Amanat Demokrat menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur mengingat masih banyak jalan mengalami kerusakan cukup masif. “Fraksi Amanat Demokrat memberikan masukan, apabila jalan vital atau jalan utama belum sampai masuk prioritas dalam penganggaran, terlebih dahulu dibiayai dengan anggaran biaya rutin perbaikan infrastruktur dengan serius dan optimal agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah,” kata Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrat, Musofan.

Fraksi Amanat Demokrat juga berharap agar dalam postur APBD Kabupaten Purbalingga, proporsi belanja publik lebih besar dibanding belanja rutin sehingga ruang fiskal lebih luas untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.(Gn/Prokompim)