PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memutuskan memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor selama 14 hari. Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi di Posko Tanggap Darurat Balai Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kamis (5/2/2026).

“Kita putuskan untuk diperpanjang status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari, satu kali lagi,” kata Bupati Fahmi.

Perpanjangan dilakukan karena masa tanggap darurat sebelumnya akan berakhir pada 6 Februari 2026. Berdasarkan hasil evaluasi kondisi lapangan, berbagai bantuan masih dibutuhkan untuk penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Keputusan tersebut juga mempertimbangkan saran dari Kepala Pelaksana Harian Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan. Ia menilai perpanjangan diperlukan karena ancaman bencana masih ada, mengingat hujan lebat masih terjadi di wilayah terdampak.

“Artinya ancaman terjadinya hujan lebat lagi itu masih ada,” kata Bergas.

Menurutnya, perpanjangan masa tanggap darurat akan memudahkan akses bantuan, dukungan anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan di lapangan.

“Termasuk potensi bantuan dari Kemensos bentuknya dana yang dibelanjakan material untuk revitalisasi rumah dimana potensi ini bisa didapat selama masa tanggap darurat,” katanya.

Meski demikian, BPBD Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi capaian penanganan bencana di Desa Sangkanayu, Serang, dan Kutabawa sejak status tanggap darurat ditetapkan pada 24 Januari 2026. Sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolir kini telah kembali terbuka.

Sebelum rapat evaluasi, Bupati meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Dukuh Kaliurip, Kaliurip Gunung, Gunung Malang di Desa Serang, serta Dusun Bambangan di Desa Kutabawa. Peninjauan difokuskan pada progres pemulihan aksesibilitas pascabencana.

Beberapa infrastruktur yang ditinjau antara lain jembatan Bailey penghubung Kaliurip–Gunung Malang, jembatan kayu darurat penghubung Bambangan–Clekatakan, serta jembatan Bambangan–Kutabawa. Akses jalan penghubung Gunung Malang–Bambangan yang sebelumnya tertutup lumpur tebal kini mulai terbuka, meskipun dua jembatan pada ruas tersebut masih putus dan belum bisa dilalui kendaraan.

Selain itu, proses pembersihan lumpur di permukiman, khususnya di Dukuh Kaliurip, masih terkendala adanya bebatuan besar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menerima sejumlah bantuan dari berbagai pihak untuk warga terdampak bencana. Bantuan tersebut meliputi bantuan dari Kwarcab Gerakan Pramuka Purbalingga sebesar Rp150.000.000, bantuan dari Walikota Tono City Jepang sebesar 150.000 Yen, bantuan dari PDGI sebesar Rp52.000.000, serta distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Badan Pangan Nasional sebanyak 20.515 kilogram beras melalui Perum Bulog untuk Desa Sangkanayu, Serang, dan Kutabawa.(Gn/Prokompim)