PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Fahmi menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah akibat dinamika geopolitik global. Hal tersebut disampaikan dalam Apel dan Silaturahmi ASN Tingkat Kabupaten Purbalingga di Alun-alun Purbalingga, Selasa (31/3/2026).

Dalam arahannya, Fahmi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan disiplin dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Berikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional. Jadikan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan kita,” tegas Fahmi.

Momentum Idulfitri, lanjutnya, harus dimanfaatkan sebagai titik awal untuk memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada masyarakat dan negara. Ia berharap seluruh ASN dapat kembali bekerja dengan semangat baru setelah menjalani bulan Ramadan.

“Ini menjadi momentum baru bagi kita semua untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan negara, serta memperkuat komitmen dalam membangun Kabupaten Purbalingga ke depan agar lebih baik. Setelah Lebaran, kita harus bisa bergerak dan melayani dengan lebih baik lagi,” ujarnya.

Terkait langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap kondisi geopolitik global, Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti menjelaskan pemerintah daerah telah melakukan berbagai penghematan di sejumlah sektor. Namun demikian, ia memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak akan berdampak pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Efisiensi tetap kita lakukan di berbagai bidang, tetapi tidak pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Itu tetap menjadi prioritas,” jelasnya.

Adapun terkait wacana penerapan sistem kerja fleksibel atau work from home (WFH), Pemkab Purbalingga masih melakukan kajian dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Kebijakan tersebut juga akan disesuaikan dengan arahan pemerintah provinsi.

“Kita masih mempertimbangkan karena kondisi daerah berbeda dengan kota besar seperti Jakarta. Namun, kita tetap akan mengikuti kebijakan dari gubernur, termasuk rencana satu minggu satu hari ke kantor dengan bersepeda,” pungkas Herni.(tha/prokompim)