PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Purbalingga meminta agar PMI bisa meningkatkan kualitas pelayanan pada unit usaha yang dimiliki. Terutama, pada usaha klinik dan Unit Transfusi Darah (UDD).

“Karena PMI juga unit usaha seperti BLUD maka harus business oriented, tidak sekadar melayani, tapi kita juga harus putar otak gimana caranya agar menguntungkan. Jadi klinik kita bagaimana ke depan harus dilengkapi mutu kualitas yang lebih baik, karena kita juga berkompetisi dengan faskes lain,” kata Bupati Tiwi dalam kegiatan Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Purbalingga, Jum’at (16/6/2023) di OR Graha Adiguna.

Bupati mengingatkan, meskipun Klinik PMI Purbalingga sudah melayani pasien BPJS Kesehatan, namun PMI juga jangan sampai lalai dan harus selalu bisa menyesuaikan terhadap ketatnya aturan dan rekomendasi BPJS sehingga tidak diputus kerjasamanya oleh BPJS Kesehatan.

“Perlu diperhatikan kompetensi SDM di klinik, baik di sisi dokternya, perawatnya dan sebagainya, termasuk persiapkan akreditasinya,” katanya.

Selain klinik, Bupati juga minta untuk ada peningkatan kualitas layanan pada UTD. Meskipun sampai saat ini tidak pernah ada masalah kekurangan stok darah, akan tetapi kegiatan jemput bola donor darah harus terus dilakukan.

“Kalau perlu bersinergi dengan kegiatan-kegiatan pemerintah, biasanya jajaran Dinkes tiap bulan menyelenggarakan Germas di kecamatan dan desa, kalau bisa kita nempel buat stand donor darah untuk menjaga ketersediaan darah, sehingga ketika ada kegawatdaruratan PMI bisa terus melayani,” katanya.

Selain aspek unit usaha PMI, Bupati juga menginginkan PMI selalu mengedepankan responsiveness terhadap kejadian sosial kemanusiaan untuk memberikan bantuan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap PMI menurun yang bisa berakibat pada menurunnya perolehan Bulan Dana PMI.

“PMI kalau bisa selalu menjadi yang terdepan dan pertama memberikan bantuan pada setiap kejadian-kejadian sosial kemanusiaan maupun kebencanaan. Relawan-relawan juga harus ada peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan,” katanya.

Sebagai mitra kerja pemerintah, PMI diminta juga harus menyesuaikan dengan program kerja pemerintah. Terutama dalam hal membantu penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Sementara itu Ketua Panitia Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Purbalingga (Muskerkab), Priyo Satmoko mengungkapkan peserta musyawarah kerja kali ini terdiri dari pengurus PMI kabupaten dan kecamatan, anggota KSR, pembina PMR termasuk perwakilan dari klinik dan UTD.

“Tujuan musyawarah kerja kali ini diantaranya melaporkan pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja PMI Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Selain itu juga merencanakan program kerja tahun 2023 serta rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2023,” katanya.(Gn/Prokompim)