PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dan para Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, Senin (11/8/2025) di Ruang Rapat DPRD. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Dimas Prasetyahani.

Bupati Fahmi menyampaikan, arah kebijakan umum APBD 2026 difokuskan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan sesuai RKPD 2026.

“Yaitu dalam rangka peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul, serta digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” terang Bupati.

Rancangan KUA-PPAS TA 2026 memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.169.185.841.000 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.182.585.841.000, sehingga terdapat defisit Rp13.400.000.000. Defisit ini direncanakan ditutup dari Pembiayaan Netto sebesar Rp13.400.000.000 yang bersumber dari SiLPA 2025 senilai Rp15.000.000.000, dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp1.600.000.000.

Bupati menambahkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 telah dihitung berdasarkan potensi dan realisasi tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan transfer masih bersifat proyeksi sehingga berpotensi mengalami perubahan menyesuaikan alokasi APBN maupun APBD Provinsi 2026.

“Terkait dengan kemungkinan adanya perubahan tersebut, mohon kiranya untuk dapat dilakukan penyesuaian pada saat dilakukan proses pembahasan APBD tahun 2026,” lanjutnya.

KUA-PPAS yang telah disepakati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Gn/Prokompim)