PURBALINGGA – Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Jumat (17/10/2025). Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purbalingga berjalan dengan aman, higienis, dan berkualitas, di tengah maraknya isu kasus keracunan di sejumlah daerah di tanah air.

Wabup Dimas menegaskan bahwa Pemkab Purbalingga berkomitmen penuh menjaga kualitas pelaksanaan program nasional tersebut, termasuk melalui penguatan standar dan sertifikasi di setiap dapur SPPG.

“Kami memastikan seluruh dapur SPPG di Purbalingga memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan, sertifikasi Chef dari lembaga kompetensi, serta sertifikat halal. Semua ini wajib dipenuhi sebelum dapur beroperasi,” ujar Wabup Dimas.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Dimas didampingi Dandim 0702/Purbalingga, perwakilan Kejari Purbalingga, Asisten Sekda, dan sejumlah pejabat OPD terkait serta Camat Bukateja. Rombongan meninjau langsung proses pengolahan dan pengemasan makanan bergizi gratis di dapur sehat SPPG Bajong.

Wabup juga memberikan arahan kepada pengelola dapur agar terus memperkuat kontrol mutu bahan baku dan menjaga kebersihan selama proses penyajian.

“Kami tekankan agar pengawasan di dapur lebih ditingkatkan. Pastikan tidak ada bahan atau peralatan yang berpotensi mengontaminasi makanan, termasuk cat atau zat kimia lainnya,” tegasnya.

Menurut Dimas, monev rutin akan dilakukan secara maraton di seluruh 25 dapur SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Purbalingga, melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Ini bagian dari langkah preventif kami agar program MBG di Purbalingga tetap berjalan zero accident, tidak ada kejadian yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di beberapa daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator SPPG Kabupaten Purbalingga, Mei Sandra, menambahkan bahwa seluruh dapur SPPG di Purbalingga telah menerapkan SOP ketat yang disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami mewajibkan setiap dapur yang akan beroperasi untuk terlebih dahulu memenuhi seluruh sertifikasi, mulai dari halal, higiene sanitasi, hingga sertifikat kompetensi chef. Jika semua sudah terpenuhi, baru dapur diizinkan beroperasi,” jelasnya.(tha/prokompim)