Tugas Pokok
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu SEKDA dalam mengoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.
Fungsi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- Pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- pengoordinasian layanan administrasi dan teknis penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya
B E R I T A
Bupati Tiwi Apresiasi LP Ma’arif NU Bantu Pemkab Purbalingga Memajukan Sektor Pendidikan
PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengapresiasi kontribusi dharma bhakti Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul 'Ulama (NU) kepada Kabupaten Purbalingga di bidang pendidikan. Melalui sekolah-sekolahnya LP Ma'arif NU secara langsung membantu...
Bupati Tiwi : Sinergi Ulama, Umaro, dan Umat Kunci Pembangunan
PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, umaro (pemimpin pemerintahan), dan umat dalam memajukan pembangunan daerah. Bupati menyebut bahwa kolaborasi antara tiga elemen tersebut menjadi kunci...
Jelang Pilkada, Ketua RT Harus Lindungi Warganya dari Money Politic
PURBALINGGA - Jelang pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024, Ketua RT diminta untuk bisa melindungi warganya dari Money Politic (Politik Uang). Hal ini diungkapkan oleh Tenaga Ahli Bidang Hukum Pemkab Purbalingga, Dr Endang Yulianti. Money Politik dianggap sebagai...







Recent Comments