PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pijakan strategis dalam memperkuat arah pembangunan daerah ke depan. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat DPRD, Senin (4/5/2026).

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah mencermati, mengkaji, dan membahas LKPj Tahun Anggaran 2025 secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Pada prinsipnya, seluruh rekomendasi yang telah ditetapkan DPRD dapat kami terima dan akan kami tindaklanjuti secara sungguh-sungguh bersama seluruh perangkat daerah,” tegas Bupati.

Bupati juga menambahkan, seluruh tahapan penyampaian, pembahasan, hingga penetapan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus mencerminkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dari sisi capaian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat prestasi membanggakan dengan meraih peringkat ke-14 kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari 415 kabupaten secara nasional. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2025 berjalan dengan baik serta mendapat pengakuan di tingkat nasional.

“Capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja bersama. Ke depan, sinergi ini akan terus kita tingkatkan untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat Purbalingga,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan menyampaikan bahwa LKPj Bupati telah melalui proses pembahasan mendalam oleh Panitia Khusus 16 DPRD, usai sebelumnya disampaikan pada 13 Maret 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian ditetapkan dalam keputusan DPRD sebagai rekomendasi resmi terhadap kinerja pemerintah daerah tahun 2025.

“DPRD memandang bahwa secara umum capaian kinerja pemerintah daerah sudah berjalan baik, namun tetap diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pembangunan ke depan lebih terarah, tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Adapun sejumlah rekomendasi strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi optimalisasi pendapatan dan aset daerah, transformasi sektor pariwisata menuju wisata berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ekonomi berbasis digitalisasi dan hilirisasi pertanian, serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.(Gn/Prokompim)