PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Purbalingga untuk terus memperkuat kapasitas organisasi, modernisasi manajemen kebencanaan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor guna menjawab tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Musyawarah Kerja Kabupaten (Mukerkab) PMI Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga, Rabu (3/6/2026).

Mewakili Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Dimas Prasetyahani mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara PMI dan Pemkab Purbalingga, terutama dalam berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. Salah satunya adalah keterlibatan PMI dalam mendukung program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) melalui pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Wabup Dimas berharap Mukerkab PMI Tahun 2026 mampu menghasilkan program-program yang tepat guna, selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Saya berharap PMI kecamatan tidak sekadar menjadi nama di struktur organisasi, melainkan menjadi pusat komando taktis pertama saat terjadi kedaruratan di wilayahnya. Optimalkan jejaring relawan lokal agar asesmen dampak bencana bisa berjalan lebih cepat dan akurat,” pesannya.

Dalam arahannya, Bupati melalui Wakil Bupati menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian PMI ke depan. Pertama, penguatan kapasitas pengurus unit kerja kecamatan dan relawan sebagai garda terdepan penanganan bencana. Kedua, modernisasi manajemen kesiapsiagaan bencana melalui peningkatan profesionalisme, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan logistik, donor darah, hingga respons tanggap darurat. Ketiga, penguatan kolaborasi lintas sektor dan edukasi mitigasi bencana berbasis masyarakat.

“PMI harus memperkuat edukasi mitigasi bencana berbasis masyarakat dan memperluas pembinaan PMR di sekolah-sekolah. Mari bersama membentuk mentalitas masyarakat Purbalingga yang tangguh bencana, bukan sekadar masyarakat yang menunggu bantuan saat bencana tiba,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Purbalingga Mochammad Ichwan menjelaskan Mukerkab merupakan forum evaluasi pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran tahun sebelumnya, sekaligus penyusunan program kerja tahun berikutnya.

“Saya harap seluruh peserta bisa memanfaatkan forum ini untuk mengevaluasi dan mencermati pelaksanaan program tahun 2025. Yang sudah baik kita pertahankan dan tingkatkan, yang belum baik mari kita perbaiki bersama-sama,” ujarnya.

Ichwan mengungkapkan, pelaksanaan Mukerkab tahun ini sedikit mundur karena PMI Kabupaten Purbalingga tengah fokus menangani berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Banjarnegara, dan bencana tanah bergerak di Desa Serang, Kecamatan Karangreja.

Dari aksi kemanusiaan tersebut, PMI berhasil menghimpun donasi sebesar Rp333,7 juta untuk bencana Aceh dan Rp831,5 juta untuk penanganan bencana di Desa Serang. Hingga saat ini masih terdapat saldo sekitar Rp108 juta yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan lanjutan di wilayah tersebut.

Selain itu, PMI Kabupaten Purbalingga juga mencatat capaian membanggakan dalam Bulan Dana PMI Tahun 2025. Penggalangan dana berhasil mencapai Rp1,83 miliar atau 101 persen dari target yang ditetapkan.

“Biasanya tidak memenuhi target, tapi kali ini luar biasa targetnya terpenuhi,” kata Ichwan seraya menyampaikan apresiasi kepada Bupati Purbalingga selaku Ketua Penyelenggara Bulan Dana PMI Tahun 2025.

Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana. Ia menilai tingginya partisipasi masyarakat dalam aksi kemanusiaan menunjukkan kuatnya kepercayaan publik terhadap PMI dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Saya kaget juga, begitu tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Padahal membangun trust masyarakat tidak mudah untuk sekadar menyumbang dalam kejadian bencana sampai mendapatkan Rp831 juta,” ungkapnya.

Sarwa juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Desa Serang yang dinilai sangat cepat dan responsif. Berdasarkan penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penanganan bencana di Purbalingga menjadi salah satu yang terbaik dan tercepat saat itu, meskipun pada waktu yang sama sejumlah daerah lain juga tengah menghadapi bencana serupa.

“Ini menunjukkan kepedulian kepala daerah terhadap rakyatnya,” kata Sarwa.(Gn/Prokompim)