PURBALINGGA – Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 digelar di Ruang Ardilawet Setda, Senin (23/6/2025). Rapat ini menetapkan sejumlah program kerja strategis untuk memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani dalam arahannya menyampaikan bahwa program kerja yang disepakati merupakan hasil rumusan bersama anggota TPAKD yang telah dikomunikasikan dengan OJK Purwokerto. “Ini adalah komitmen kita bersama, yang secara garis besar terdiri dari empat program yaitu One Student One Account (OSOA), Microfinance Upland, Kredit Mawar, dan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk Desa Wisata,” ujarnya.

Wabup menegaskan pentingnya pelaksanaan program secara optimal demi memperluas akses keuangan masyarakat. Ia juga mengingatkan perlunya langkah mitigasi terhadap risiko kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). “Tentunya ini adalah langkah-langkah yang perlu kita sambut dengan penuh optimis, tapi juga jangan lupa terkait dengan mitigasi. Karena bilamana kredit bisa dikucurkan namun realisasinya tidak sesuai harapan, ini justru jadi simalakama bagi pemberi fasilitas kredit,” tegasnya.

Ia menyoroti penyelenggaraan Koperasi Merah Putih yang akan dimodali dari kredit Himbara senilai Rp3–5 miliar dengan mekanisme cicilan dari Dana Desa. Meski dinilai mempercepat akses keuangan desa, Wabup mengingatkan bahwa edukasi keuangan bagi pelaku usaha sangat krusial. “Yang namanya uang tetaplah uang. Jadi perlunya edukasi sebelum memberikan fasilitas kredit,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wabup meminta TPAKD selektif dalam membuka akses keuangan untuk pelaku Desa Wisata. Ia menilai masih banyak desa yang memaksakan diri menjadi desa wisata padahal tidak memiliki potensi. “Jangan sampai program hanya digelontorkan namun wisata yang diciptakan tidak memiliki unique selling point. UMKM yang ada dalam wisata harus dibina dengan baik agar punya identitas, tidak ala kadarnya: mie rebus, kopi, teh, air mineral,” tandasnya.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Purbalingga, Gunanto Eko Saputro, menjelaskan sejumlah program unggulan tahun 2025. Di antaranya, Program OSOA yang menargetkan pembukaan 15.000 rekening pelajar, Kredit Mawar dengan bunga 0 persen, serta Microfinance Upland untuk mendukung produktivitas dan pemasaran kambing dan lada di Kecamatan Kejobong dan Pengadegan.

Program baru yang akan diluncurkan adalah Program Desa EKI untuk desa wisata. “Kemarin diusulkan satu yaitu Desa Wisata Tanalum. Kami harap juga ditambah tidak hanya satu desa karena kita punya 29 desa wisata dan desa yang pertaniannya aktif,” kata Gunanto.

Sejumlah dinas turut mendukung TPAKD melalui program digitalisasi dan pembiayaan. Di antaranya, Dinsosdalduk KBPPPA dengan sistem penyaluran bantuan uang dengan cara non tunai/virtual account, Dinperindag dengan e-parkir, e-retribusi dan pasar siap QRIS, DinkopUKM dengan pelatihan dan pembiayaan UMKM, DKPP dengan fasilitasi POKLAHSAR, hingga Dinnaker dengan business matching magang ke luar negeri yang dibiayai oleh Bank BUMD.

Program-program lain seperti Bumdes SAMSAT BUDIMAN, sistem pembayaran online, dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) turut mendukung, termasuk Bumdes/Bumdesma yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan makan bergizi gratis. DPMPTSP akan mendorong business matching, dan Dinas Kesehatan mengintegrasikan pembayaran layanan melalui QRIS.

Kepala OJK Purwokerto, Haramain Billady, menyatakan perluasan akses keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inklusi keuangan daerah. Akses keuangan yang terbuka potensi-potensi ekonomi yang ada bisa terbuka simpul-simpulnya.

Ia menantang agar Purbalingga dapat mengadopsi Program Desa EKI seperti di Kabupaten Banyumas yang sudah diterapkan di Desa Sudagaran dan Pekunden. “Saya tantang teman-teman agar program ini bisa keluar kandang dan nantinya ke Purbalingga,” pungkasnya.(Gn//Prokompim)