SEMARANG – Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menghadiri Rakor Teknis Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2026 di Novotel Hotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Wakil Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara tersebut menjadi forum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting.

Mewakili Bupati Purbalingga, Wabup Dimas turut menandatangani Komitmen Kepala Daerah dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Komitmen tersebut mencakup penempatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan yang terintegrasi, perencanaan dan penganggaran berbasis analisis situasi lokal, peningkatan kualitas layanan intervensi prioritas, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala.

Ketua Panitia yang juga Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga Sekretariat Wakil Presiden, Mita Apriyanti, mengatakan pemerintah daerah juga didorong memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program kepada masyarakat.

Wabup Dimas mengatakan rakor tersebut penting untuk memberikan gambaran komprehensif kepada kepala daerah dalam menentukan kebijakan penanganan stunting. Menurutnya, pembangunan manusia perlu dimulai dari pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan.

“Ini menjadi penting karena untuk membangun bangsa yang sehat dan kuat tentunya dimulai dari tumbuh kembang yang baik dari generasi penerusnya dalam hal ini yaitu bayi yang lahir, balita yang tumbuh,” katanya.

Ia menambahkan, pencegahan stunting dapat dilakukan sejak ibu berada dalam fase kehamilan. Karena itu, Wabup berharap rakor tersebut memberikan dampak positif sekaligus memperkaya wawasan para kepala daerah sebagai pemangku kebijakan dalam menentukan langkah penanganan stunting.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga), Budi Setiyono, menyampaikan prevalensi stunting nasional pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen. Angka tersebut ditargetkan turun menjadi 18,8 persen pada 2025 dan 17,5 persen pada 2026, meskipun hasil pengukuran 2026 belum tersedia.

Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat komitmen kepala daerah dan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), memperkuat konvergensi lintas OPD hingga tingkat desa, serta menggunakan data sasaran yang sama dan terintegrasi dalam perencanaan daerah.
Menurutnya, layanan di lapangan juga perlu diperkuat melalui kader, mitra dan sinergi program. Ekosistem tersebut melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak pendampingan dari rumah ke rumah, serta Posyandu, Puskesmas dan pemerintah kelurahan/desa.

Upaya pencegahan, lanjut Budi, dapat dimulai sejak skrining calon pengantin atau pranikah, terutama pemeriksaan hemoglobin (Hb) dan lingkar lengan atas (LiLa). Intervensi kemudian dilanjutkan pada fase kehamilan, pascasalin dan menyusui hingga periode bayi di bawah dua tahun (baduta) dan balita, antara lain melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B serta pemberian makanan tambahan (PMT).

“Kalau prevalensi stunting nasional pada 2024 bisa mencapai 19,8 persen, maka dengan adanya MBG khusus sasaran 3B itu akan bisa mengakselerasi capaian lebih progresif,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya membangun sense of crisis di kalangan pejabat publik dan kepala daerah terhadap persoalan stunting. Menurutnya, diperlukan upaya nyata melalui collaborative government karena stunting dapat berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari kemiskinan, kekurangan gizi, penyakit hingga kurangnya pemahaman.

“Stunting bisa jadi disebabkan kemiskinan atau kurangnya gizi. Bisa juga karena penyakit dan bisa juga karena kurangnya pemahaman,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres Eddy Cahyono Sugiarto mengutip arahan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa pembangunan manusia menjadi faktor penting bagi masa depan bangsa dan harus dimulai dari pemenuhan gizi.

“Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi,” katanya.

Ia juga mengutip arahan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kondisi tempat tinggal, sanitasi, air bersih dan drainase di sekitar rumah.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Dimas hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Purbalingga, dr Jusi Febrianto.(Gn/Prokompim)