PURBALINGGA — Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama BPJS Kesehatan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Edukasi tentang JKN nantinya akan melibatkan kader posyandu di tingkat desa. Hal tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto Kgs. Hamdani dengan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif di ruang kerja Bupati Purbalingga, Senin (10/8/2026).

“Kita bisa menggandeng kader posyandu untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat JKN sekaligus hak dan kewajiban sebagai peserta,” ujar Hamdani.

Edukasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang secara ekonomi mampu agar memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN secara mandiri. Menurut Hamdani, peningkatan literasi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memahami manfaat JKN ketika membutuhkan layanan kesehatan, tetapi juga memahami tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan kepesertaan.

Dalam kesempatan tersebut, Hamdani juga mengapresiasi komitmen Pemkab Purbalingga dalam mendukung program JKN. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penambahan alokasi anggaran APBD untuk memperluas cakupan kepesertaan JKN.

“Apresiasi atas kebijakan bupati yang menambah alokasi anggaran APBD untuk memperluas cakupan JKN, itu merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap persoalan kesehatan,” kata Hamdani.

Ia menilai dukungan pemerintah daerah tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Dengan dukungan anggaran dan peningkatan literasi, cakupan kepesertaan JKN diharapkan semakin luas dan masyarakat semakin memahami pentingnya memiliki jaminan kesehatan.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif mengatakan, Pemkab Purbalingga berkomitmen memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap perlindungan kesehatan. Menurut Fahmi, upaya memperluas cakupan JKN tidak cukup hanya melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk memahami dan menjalankan kewajibannya sebagai peserta juga perlu diperkuat.
“Jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperluas cakupan JKN,” kata Fahmi.

Fahmi menyambut baik rencana pelibatan kader posyandu dalam edukasi JKN. Menurut dia, kader posyandu merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedekatan dengan warga di tingkat desa sehingga dapat membantu menyampaikan informasi secara lebih mudah dan langsung.

“Kolaborasi dengan kader posyandu ini penting karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harapannya, informasi mengenai JKN dapat lebih mudah dipahami dan masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kepesertaan tetap aktif,” ujar Fahmi.(tha/prokompim)