Tugas
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dan program bidang Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan
Fungsi
- fasilitasi perumusan kebijakan daerah bidang Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan
- pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan
- pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan
- fasilitasi layanan administrasi dan teknis penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai tugas dan fungsinya.
Tugas & Fungsi Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dan program bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan,...
Portal Kerajinan
https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/launching-e-kerajinan/ Portal website kerajinan dikembangkan oleh tim Dinkominfo atas permohonan dari Bagian Perekonomian Setda. pembuatan website kerajinan dengan alamat http://kerajinan.purbalinggakab.go.id dimaksudkan sebagai...
SAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan...
LPSE
LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara...
Tugas & Fungsi Bagian Layanan Pengadaan
TUGAS : Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa meliputi Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa serta...
Tugas & Fungsi Bagian Kesra
TUGAS :Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dan program bidang Keagamaan, Sosial dan...
SOTK Bagian Hukum
Bagian Hukum terdiri dari :a. Subbagian Perundang-undangan;b. Subbagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum; danc. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,...
SOTK Bagian Ortala
Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :a. Subbagian Kelembagaan;b. Subbagian Ketatalaksanaan; danc. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan...
VISI & MISI
VISI KABUPATEN PURBALINGGA : “Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera” MISI KABUPATEN PURBALINGGA : Bangkitkan Ekonomi Rakyat Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Unggulkan...
Recent Comments