BATANG – Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menghadiri kegiatan Akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Massal Nasional yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Kamis (30/7/2026) di Kabupaten Batang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai skema pembiayaan dan insentif.

Akad massal ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga dengan melibatkan 62.710 debitur penerima manfaat dari berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, menyampaikan pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2026, Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 400.000 unit rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta 350.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain meningkatkan target pembangunan, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. “BPHTB yang tadinya bayar 5% jadi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tadinya bayar tapi buat MBR gratis,” ujar Maruarar.

Ia menambahkan, pemerintah juga melanjutkan berbagai insentif lain berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), suku bunga FLPP yang tetap sebesar 5 persen, subsidi bantuan uang muka sebesar 1 persen, serta perlindungan asuransi bagi penerima manfaat.

Berdasarkan data Kementerian PKP per 29 Juli 2026, total realisasi kredit program perumahan di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai Rp4,96 triliun dengan jumlah 28.275 debitur. Penyaluran tersebut berasal dari berbagai lembaga pembiayaan, mulai dari bank Himbara, bank pembangunan daerah, hingga perbankan swasta.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan pemerintah terus mempelajari berbagai praktik terbaik dari negara lain untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberhasilan India membangun sekitar 40 juta rumah dalam kurun waktu 12 tahun.

“Saya kirim tim ke mana-mana, untuk lihat, untuk catat, untuk belajar, kita ambil yang terbaik dari bangsa-bangsa lain, di bidang perumahan juga demikian, kita cari teknik-teknik terbaik, dan kita mengundang mitra-mitra terbaik,” kata Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa percepatan pembangunan perumahan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi berbagai pihak. Semangat bergotong royong membangun bersama. Semua pihak berkontribusi agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak.

Menghadiri kegiatan tersebut, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan bahwa program perumahan merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan para pengembang perlu terus diperkuat agar akses masyarakat terhadap hunian layak semakin luas, sehingga mampu mendorong kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Alhamdulillah program ini diterima oleh masyarakat dengan antusias, mulai dari (tenor) 10 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun bahkan bisa sampai 40 tahun,” katanya.(Gn/Prokompim