Purbalingga – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Purbalingga resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Gedung OR Graha Adiguna, Jum’at (13/2/2026).

Forum tersebut dibuka langsung oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, di hadapan unsur DPRD, jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, hingga perwakilan komunitas dan media.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa perencanaan pembangunan bukan sekadar agenda administratif, melainkan mandat moral yang harus dijalankan bersama.

“RKPD harus selaras dengan arah pembangunan nasional. Ini bukan sekadar target statistik, melainkan mandat moral dan konstitusional yang harus kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Fokus pada Infrastruktur Dasar dan Pariwisata

Tahun 2027 ditetapkan sebagai fase penting dalam pencapaian visi RPJMD dengan tema “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.”

Bupati menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada peningkatan kualitas jalan, pengelolaan persampahan dan sanitasi, penyediaan air bersih, penguatan sistem kebencanaan, hingga penataan kawasan kumuh.

“Pembangunan infrastruktur harus mampu melampaui fungsi fisiknya dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di sektor pariwisata, Pemkab mendorong penguatan konektivitas antar destinasi, integrasi dengan ekonomi kreatif dan kuliner lokal, serta penguatan branding Purbalingga sebagai destinasi NEWA (Nature, Eco, Wellness, and Adventure Tourism).

Menurutnya, pariwisata tidak boleh hanya menjadi sektor pertumbuhan, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi.

“Pengembangan pariwisata harus dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi, sehingga manfaatnya menjangkau pelaku usaha lokal dan masyarakat di berbagai wilayah.”

Target Kinerja yang Terukur

Dalam forum tersebut, Bupati juga memaparkan delapan indikator kinerja utama daerah tahun 2027, di antaranya: Tingkat kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran 11,86–11,36 persen; Pertumbuhan ekonomi 5,1–6,1 persen; Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,5–4,33 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,35; Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 83,5.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berpijak pada kepentingan masyarakat luas.“Setiap kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat?”

Perencanaan Partisipatif dan Kolaboratif

Bupati menekankan pentingnya forum konsultasi publik sebagai ruang partisipatif agar kebijakan tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga dipahami dan disepakati bersama.

“Perencanaan pembangunan harus partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kita adalah pelayan rakyat. Jabatan adalah amanah.”

Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2027 menjadi momentum akselerasi pembangunan daerah yang membutuhkan orkestrasi kolaboratif, bukan lagi pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

“Yang dibutuhkan adalah orkestrasi pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis hasil.”

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purbalingga, Nugroho Priyo Pratomo menyampaikan forum ini diselenggarakan dengan tujuan memperoleh masukan/usulan pembangunan dari para pemangku kepentingan, serta penyepakatan atas permasalahan, isu strategis dan prioritas daerah sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan Ranwal RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2027.

“Agenda dan narasumber forum ini antara lain : penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD oleh Ketua DPRD, arahan ranwal RKPD tahun 2027 oleh Bupati dan penyampaian masukan permasalahan, isu strategis dan prioritas daerah oleh peserta forum,” katanya.(Gn/Prokompim)