PURBALINGGA – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Purbalingga, Kamis (11/9/2025). Kunjungan dimaksudkan untuk melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi pasca demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah. Rombongan diterima Sekda Herni Sulasti yang didampingi perwakilan Forkopimda, OPD terkait, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Ruang Rapat Bupati.

Pimpinan rombongan, Ispahan Setiadi yang juga menjabat sebagai Kasubdit Fasilitasi Pemilu dan Pengembangan Demokrasi mengatakan pasca terjadinya demonstrasi beberapa waktu lalu, seluruh pejabat Kemendagri dari eselon I diinstruksikan untuk turun ke daerah.

“Hari ini direktur dengan dipimpin pak dirjen sampai dengan eselon III semua turun ke lapangan, ini atas perintah pimpinan untuk memastikan setiap daerah pasca kejadian demo berada dalam keadaan kondusif semua dan potensi sekecil apapun yang dapat memantik kejadian serupa dapat diantisipasi,” ujar Ispahan.

Lebih lanjut Ispahan menerangkan bahwa monev yang dilakukan bertujuan untuk mengecek kondisi riil di lapangan terkait implementasi 11 arahan Mendagri sebagaimana disampaikan pada saat zoom meeting beberapa waktu lalu. Hal yang ditekankan adalah pengaktifan kembali Siskamling.

“Jawa Tengah pernah mendapatkan penghargaan terkait Jogo Tonggo pada saat covid. Ini sebenarnya hampir sama dengan Siskamling. Kami pengin mengetahui tentang penerapan di sini mungkin ada sesuatu yang bisa diambil pelajaran,” terang Ispahan.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Herni Sulasti mengatakan bahwa situasi dan kondisi di Purbalingga relatif kondusif dibandingkan daerah lain.

“Di Purbalingga relatif kondusif, memang sempat terjadi unjuk rasa di Polres tanggal 30 Agustus, namun berhasil diantisipasi agar tidak meluas,” terangnya.

Terkait Siskamling, Herni mengungkapkan akan lebih mengaktifkannya kembali. Ia meminta Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk mengoordinasikan dengan pihak terkait agar sesegera mungkin direalisasikan,

“Ini sebenarnya sudah cukup lama aturannya sejak 2007, saya minta Pak Asisten I untuk mengawal, koordinasi dengan Dispermades, ” pungkasnya.