Tugas Pokok
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat.
Fungsi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan
kesejahteraan rakyat; - pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Asisten Pemerintahan dan Kesra membawahi dan mengkoordinasikan: 1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Hukum
B E R I T A
Bupati : Jadikan Momentum HPN dan HUT PWI Untuk Menambah Semangat Mencerdaskan Masyarakat
PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyambangi Balai Wartawan untuk memberikan ucapan selamat kepada para jurnalis yang selama ini meliput dan mempublikasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga....
Akhir Pekan Ini, PPNI Bakal Gelar Musda
PURBALINGGA - Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Purbalingga melakukan audiensi dengan Bupati Purbalingga terkait rencana penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda), Rabu (9/2) di Ruang Kerja Bupati. Pada kesempatan ini mendampingi...
Pemkab Purbalingga Usulkan Pendampingan Standarisasi Knalpot Purbalingga
PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengusulkan agar ada pendampingan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk industri-industri knalpot Purbalingga agar produknya bisa ber Standar Nasional Indonesia (SNI). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan...







Recent Comments