PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memastikan sejumlah tambahan ruang fiskal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Rabu (19/8/2026), di Ruang Rapat DPRD.

Salah satu perhatian utama adalah Program Alus Dalane. Bupati menegaskan pembangunan dan perbaikan jalan tetap menjadi prioritas, dengan pelaksanaannya diarahkan agar semakin merata hingga wilayah perdesaan.

“Program Alus Dalane dilaksanakan sebagai wujud nyata dari prioritas Pemerintah Kabupaten Purbalingga,” kata Bupati dalam sambutan yang dibacakan pada rapat paripurna.

Menurutnya, Alus Dalane tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Purbalingga, tetapi juga mengedepankan kolaborasi dan sinergi anggaran dari berbagai jenjang pemerintahan serta instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan juga akan memperhatikan kesiapan menghadapi musim penghujan, termasuk dukungan drainase dan penerangan jalan.

“Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan akan memperhatikan kesiapan menghadapi musim penghujan, termasuk dukungan drainase dan penerangan jalan,” ujarnya.

Tambahan TKD Rp17 Miliar Perkuat Program Prioritas

Ruang fiskal juga bertambah melalui Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp17 miliar, yang terdiri dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp8 miliar dan penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Rp9 miliar. Tambahan tersebut diterima secara pasti pada 11 Agustus 2026.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga merencanakan tambahan TKD tersebut untuk memperkuat Alus Dalane, persiapan SNT, pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta fasilitasi koordinasi dengan kementerian dan pemenuhan prioritas lainnya.

“Tambahan TKD ini rencananya akan diprioritaskan untuk menambah dukungan Alus Dalane, persiapan SNT, pengadaan sarpras pemadam kebakaran serta fasilitasi koordinasi dengan kementerian,” jelas Bupati.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026 turut dipengaruhi SiLPA Tahun Anggaran 2025. Dari total SiLPA Rp103,76 miliar, pemerintah daerah menjelaskan bahwa Rp38,22 miliar merupakan SiLPA bebas yang dapat dialokasikan secara fleksibel, sedangkan Rp65,55 miliar merupakan SiLPA terikat yang penggunaannya telah ditentukan.

Dari SiLPA bebas tersebut, Rp15 miliar telah digunakan dalam APBD Murni 2026. Dengan demikian, terdapat tambahan SiLPA bebas sekitar Rp23,3 miliar yang dapat digunakan pada Perubahan APBD 2026.

Pemerintah daerah berkomitmen mengarahkan dana tersebut pada kegiatan produktif yang memiliki daya ungkit terhadap ekonomi masyarakat, antara lain belanja modal infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi, bantuan permodalan bagi UMK/kelompok tani, serta dukungan program prioritas nasional.

“Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen mengarahkan penggunaan tambahan Silpa bebas ini pada kegiatan produktif yang berdaya ungkit ekonomi,” tegasnya.

Selain kondisi jalan, pemerintah daerah juga memberi perhatian terhadap Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki LPJU yang sudah ada, tetapi juga memasang LPJU baru pada titik-titik yang membutuhkan.

Untuk mendukung langkah tersebut, pada KUA-PPAS 2027 telah dialokasikan Rp3 miliar untuk penanganan LPJU di Kabupaten Purbalingga.

“Kami berharap langkah ini secara bertahap dapat mengurangi kesan ‘Purbalingga gelap di malam hari’, sehingga semakin banyak ruas jalan yang terang, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” kata Bupati.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menyatakan dukungan terhadap pendirian SNT di Purbalingga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Saat ini pemerintah daerah tengah melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, antara lain pemecahan sertifikat enam bidang tanah dari 19 bidang lokasi SNT, penyusunan dokumen teknis pengelolaan limbah B3, dokumen persetujuan teknis air limbah, UKL-UPL, dan ANDALALIN.

“Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat mendukung pendirian SNT di Kabupaten Purbalingga, dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan kualitas pendidikan Purbalingga,” ujarnya.(Gn/Prokompim)