PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga resmi memulai babak baru penanggulangan kemiskinan melalui Soft Launching Program Purbalingga Gotong Royong yang dirangkaikan dengan peluncuran Sistem Informasi Pelaporan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (SIPINTER), Selasa (21/7/2026), di OR Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo. Program ini menjadi upaya menyatukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga sosial, media, hingga masyarakat dalam satu gerakan kolaboratif berbasis data.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga, Suroto, mengatakan, peluncuran tersebut merupakan langkah awal membangun sinergi lintas sektor agar penanganan kemiskinan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

“Soft launching ini adalah langkah awal menyinergikan potensi dan sumber daya pemerintah, dunia usaha melalui CSR, serta masyarakat untuk bergotong royong menangani kemiskinan secara bersama-sama,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat 56.311 rumah tangga atau sekitar 176.439 jiwa di Purbalingga yang masuk kelompok Desil 1, yakni 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah atau sekitar 16,43 persen dari total penduduk.

Hasil pemetaan kebutuhan warga Desil 1 menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang harus ditangani, mulai dari 2.380 unit rumah tidak layak huni (RTLH), 4.659 rumah tangga belum memiliki jamban layak, 7.080 rumah tangga membutuhkan akses air bersih, 137 rumah tangga belum menikmati listrik mandiri, 3.923 penyandang disabilitas, 866 anak tidak sekolah, hingga 17.736 warga yang belum bekerja secara produktif.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial, tetapi membutuhkan perubahan cara kerja yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh dilaksanakan secara rutin, administratif, dan terpisah-pisah. Diperlukan perubahan cara kerja dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan terpadu, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah membuat kolaborasi menjadi kebutuhan strategis. Karena itu, Program Purbalingga Gotong Royong dirancang sebagai sistem yang menghubungkan peran pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, BAZNAS, PMI, media, komunitas, hingga masyarakat dalam satu arah kebijakan.

Sekda menambahkan, semangat utama program ini adalah mengubah pola kerja dari bantuan yang tersebar menjadi intervensi yang tepat sasaran dan mampu mendorong keluarga miskin menjadi lebih mandiri.

“Gotong royong bukan hanya nilai budaya, tetapi harus diterjemahkan menjadi sistem kerja pemerintahan dan pembangunan,” katanya.

Untuk mendukung ketepatan sasaran, Pemkab juga meluncurkan aplikasi SIPINTER sebagai sistem integrasi data dan pelaporan seluruh intervensi penanggulangan kemiskinan.

“Program ini harus didukung melalui integrasi data pada Sistem SIPINTER dengan semangat ‘Satu Data, Satu Gerak, Tepat Sasaran’. Data tidak boleh hanya menjadi daftar nama, tetapi harus menunjukkan siapa yang membutuhkan, apa kebutuhannya, siapa yang membantu, kapan diberikan, dan bagaimana hasilnya,” jelas Sekda.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyaluran berbagai bantuan kolaboratif dari dunia usaha, BAZNAS, dan sejumlah lembaga sosial. Bantuan meliputi RTLH, jambanisasi, sumur bor, kursi roda, alat bantu jalan, paket sembako, bantuan pendidikan, bantuan usaha, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya dengan nilai ratusan juta rupiah.

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Purbalingga turut menyerahkan piagam penghargaan kepada badan usaha dan lembaga yang telah berkontribusi aktif melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).(Gn/Prokompim)