PURBALINGGA – Nilai Indeks Kearsipan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 tercatat mencapai 84,74 persen atau masuk kategori A (Memuaskan). Capaian ini merupakan hasil akumulasi dari pengawasan eksternal dan internal yang diverifikasi oleh Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang berlangsung di Operation Room Graha Adiguna, Rabu (15/10/2025).

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Purbalingga, Sadono, menjelaskan bahwa nilai pengawasan eksternal mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun 2024 nilai pengawasan eksternal kita sebesar 83,19 (kategori A – Memuaskan), dan pada tahun 2025 naik menjadi 91,67 (kategori AA – Sangat Memuaskan). Sementara itu, nilai pengawasan internal masih berada di angka 74,34 dengan kategori BB (Sangat Baik),“ paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga Herni Sulasti mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Purbalingga untuk memperkuat tata kelola kearsipan di unit masing-masing. Ia menyoroti enam ruang lingkup utama dalam pengawasan kearsipan, yaitu aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, SDM kearsipan, serta sarana dan prasarana.

“Evaluasi kita di aspek SDM dan sarpras masih bisa dimaklumi, tapi untuk empat aspek lainnya tidak ada alasan untuk tidak optimal,” tegasnya.

Sekda menekankan pentingnya kesadaran terhadap pengelolaan arsip. Menurutnya, arsip sering kali dianggap remeh, padahal keberadaannya sangat vital terutama ketika instansi menghadapi masalah atau sengketa administrasi.

“Kearsipan itu penting. Jangan sampai kita baru menghargai arsip ketika ada persoalan yang merugikan kita. Arsip itu justru penyelamat di saat sulit,” tegas Herni.

Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada tiga OPD dengan nilai pengawasan kearsipan terbaik, yakni: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (juara pertama), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (juara kedua), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (juara ketiga).

Sekda berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan komitmen terhadap tata kelola arsip yang tertib, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan profesional.(tha/prokompim)