PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memaparkan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak hanya tercermin dari capaian pendapatan daerah, tetapi juga dari berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui digitalisasi retribusi dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemaparan tersebut disampaikan Bupati saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Kamis (25/6/2026).

“Capaian kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara terpisah telah disampaikan kepada DPRD dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati pada tanggal 13 Maret 2026,” kata Bupati Fahmi.

Melalui LKPj yang telah disampaikan, sejumlah program yang dibiayai APBD 2025 telah memberikan dampak terhadap pembangunan daerah. Tahun 2025, persentase penduduk miskin turun dari 14,18% menjadi 12,55% dan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 14.920 jiwa. Pengeluaran per kapita yang menunjukan kesejahteraan, meningkat Rp.606.000,00 per orang/tahun atau dari Rp.11.343.000,00  menjadi Rp11.949.000,00 per orang/tahun. Pertumbuhanekonomi kumulatif Triwulan III  mencapai 6,36% lebih besar dibandingkan tahun 2024 yaitu 4,55%.

“Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah antara lain melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah maupun efisiensi belanja guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkualitas sehingga mampu mendorong terwujudnya Purbalingga yang mandiri dan sejahtera,” tegas Bupati Fahmi.

Di sektor pendapatan daerah, Bupati mengakui masih terdapat beberapa komponen PAD yang belum optimal. Salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar yang dipengaruhi proses transisi menuju sistem e-retribusi yang lebih akuntabel. Pemerintah daerah menargetkan implementasi sistem tersebut dapat berjalan lebih optimal pada tahun 2026.

“Di tahun 2026, pemerintah daerah akan mengupayakan agar implementasi e-retribusi bisa lebih optimal,” ujarnya.

Sementara itu, realisasi retribusi parkir turut terdampak perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital dan e-commerce, sehingga mengurangi tingkat kunjungan langsung ke pusat-pusat perdagangan.

Di tengah tantangan tersebut, kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah justru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Realisasi dividen BUMD tahun 2025 meningkat sekitar Rp1,6 miliar dibanding tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendorong ekspansi usaha, diversifikasi bisnis, dan sinergi antar-BUMD agar kontribusinya terhadap PAD semakin meningkat.

Selain penguatan pendapatan daerah, Pemkab Purbalingga juga terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Menanggapi masukan DPRD terkait kondisi jalan dan lampu penerangan jalan umum (LPJU), Bupati menegaskan komitmen untuk melanjutkan Program Alus Dalane pada tahun 2026.

“Kami berkomitmen untuk melanjutkan Program Alus Dalane di tahun 2026 guna mencapai target Indeks Jalan Mantap 90 persen di tahun 2027/2028,” kata Bupati Fahmi.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah daerah terus melakukan peningkatan kualitas jalan kabupaten melalui pengawasan berjenjang dan berkelanjutan. Di bidang penerangan jalan, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan penambahan LPJU di sejumlah ruas strategis, di antaranya Jalan Jembatan Wika, Kejobong–Langgar, Pengadegan–Bedagas, serta puluhan titik lainnya yang tersebar di berbagai kecamatan.Bupati menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut menunjukkan APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purbalingga.(Gn/Prokompim)