PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengikuti Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2026 yang dilaksanakan Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamis (6/8/2026). Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Bupati tersebut dipimpin langsung Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dan diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Evaluasi SAKIP merupakan agenda tahunan Kementerian PANRB untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas kinerja pemerintah daerah telah diterapkan secara efektif, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga capaian hasil yang dirasakan masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fahmi memaparkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar pada pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan dokumen administrasi.

“SAKIP menjadi salah satu instrumen strategis untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada outcome,” ujar Bupati Fahmi.

Ia menegaskan, keberhasilan birokrasi saat ini harus diukur dari manfaat yang diterima masyarakat atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah.

“Ukuran utama keberhasilan birokrasi adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran negara yang dibelanjakan,” katanya.

Pada sesi pemaparan, Bupati menjelaskan berbagai langkah yang telah ditempuh Pemkab Purbalingga dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Salah satunya melalui penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi salah satu misi pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Tim evaluator juga mencermati berbagai inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai instrumen percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa di antaranya Program Alus Dalane, aplikasi Kepenak Ngodene, Bersama Bangga Sejahtera untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, bantuan beasiswa bagi Anak Tidak Sekolah (AUSTS), Rantang Berkah, Purbalingga Gotong Royong, SPHERES, Ngapake Bangga, SANG Pentolan, Lapor Masbup, Sadewaku Bangga, Saklar Lampu, hingga Bang Toha.

Selain memaparkan inovasi, Bupati juga menyampaikan capaian delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Mayoritas indikator menunjukkan hasil di atas target, di antaranya tingkat kemiskinan sebesar 12,55 persen, pertumbuhan ekonomi 5,92 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,83 persen, Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah 71,84, Indeks Reformasi Birokrasi 82,73, serta Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,71. Sementara itu, indikator Pendapatan Per Kapita ADHB sebesar Rp34.426,83 dan Indeks Gini sebesar 0,339 masih menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan.

Dalam evaluasi tersebut juga dipaparkan hasil pengukuran efisiensi anggaran tahun 2025 yang menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja. Tim Evaluator Kementerian PANRB selanjutnya melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek implementasi SAKIP, meliputi keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, hingga mekanisme evaluasi internal yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bupati Fahmi mengakui nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada evaluasi tahun 2025, Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai 68,29 dengan predikat B, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 68,10. Meski demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target pemerintah daerah sebesar 70,01.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan nilai SAKIP melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami meyakini pelayanan publik yang semakin baik akan berkorelasi positif dengan peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya.(Gn/Prokompim)