MAGELANG – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah se-Jawa Tengah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani saat menghadiri acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP), dan Rapat Koordinasi TPID se-Jawa Tengah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang, Kamis (5/11/2026).

Wakil Bupati Dimas Prasetyahani mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pemerintah daerah. Stabilitas harga pangan, menurutnya, berkaitan langsung dengan daya beli dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya sangat penting,” kata Dimas.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi, optimalisasi Satgas Pengendalian Harga, serta pelaksanaan GPM yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Yang paling pokok adalah bagaimana keterjangkauan dan ketersediaan mampu kita laksanakan. Jawa Tengah tidak boleh ada penimbunan, tidak boleh ada deviasi harga yang terlalu tinggi. Keterjangkauan dan ketersediaan harus ada untuk masyarakat kita,” tegas Ahmad Luthfi.

Ahmad Luthfi juga mendorong kerja sama antardaerah, terutama antara wilayah surplus pangan dan daerah yang membutuhkan pasokan. Pengaturan pola tanam secara terintegrasi perlu dilakukan untuk mengantisipasi masa paceklik, khususnya pada komoditas cabai.

Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari frekuensi kegiatan, tetapi dari dampaknya terhadap masyarakat. “Orientasi kita bukan berapa kali melakukan kegiatan, tetapi harus punya dampak langsung kepada masyarakat. Kalau kegiatan sudah dilakukan ribuan kali, tetapi inflasi tetap tinggi, berarti ada yang harus dievaluasi,” tandasnya.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP) Purbalingga Prayitno menjelaskan, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di daerah tersebut terutama terjadi pada kelompok hortikultura, khususnya cabai. Berdasarkan pemantauan harga September-Oktober 2026, rata-rata harga cabai rawit merah naik dari Rp 61.767 menjadi Rp 66.839 per kilogram. Cabai merah besar meningkat dari Rp 33.100 menjadi Rp 47.677 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting naik dari Rp 39.567 menjadi Rp 59.887 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada beras premium dan medium.

“Berkurangnya pasokan dari tingkat petani menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan harga cabai. Karena itu, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan terus kami lakukan untuk mengantisipasi gejolak harga di tingkat konsumen,” jelas Prayitno.

Untuk menjaga keterjangkauan harga, DPPP bersama TPID mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Mobile di kawasan permukiman, kawasan pabrik, dan lokasi aktivitas masyarakat. Dalam GPM Serentak Jawa Tengah untuk memperingati Hari Pangan Sedunia pada 21 Oktober 2026 di Kelurahan Kandanggampang, beras SPHP dijual Rp57.500 per lima kilogram, telur ayam ras Rp19.000 per kilogram, paket sayuran Rp10.000, serta cabai Rp52.000 per kilogram ketika harga pasar mencapai Rp65.000. Pemantauan harga harian juga dilakukan di Pasar Segamas, Pasar Bobotsari, dan Pasar Bukateja sebagai langkah deteksi dini.

Selain intervensi harga, Pemkab Purbalingga memperkuat pengamanan stok melalui kerja sama dengan BULOG, Satreskrim Polres Purbalingga, Satgas Pangan, dan Badan Pangan Nasional. Pengawasan dilakukan di pasar tradisional, penggilingan padi, hingga ritel modern untuk mengantisipasi penimbunan dan gangguan distribusi. Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi produksi pertanian lokal melalui bantuan benih, obat-obatan, dan alat mesin pertanian, serta program Serap Gabah (Sergab) bersama BULOG, TNI/Polri, pemerintah desa, dan kelompok tani. (tha/prokompim)