PURBALINGGA – Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani secara resmi membuka Workshop Leadership Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Purbalingga, Selasa (11/8/2026), di Erhanesia Convention Centre Purbalingga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola SPPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wabup yang juga Kepala Satgas MBG Kabupaten Purbalingga tersebut menegaskan, kepala SPPG memiliki posisi strategis karena menjadi pengendali utama operasional dapur MBG. Kepala SPPG membawahi berbagai unsur, mulai dari koki, ahli gizi, akuntan, tenaga kebersihan hingga personel pendukung lainnya.

“Kepala SPPG adalah inti dari inti atau manajer dalam dapur MBG. Tentunya pelatihan leadership sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan,” kata Wabup Dimas.

Menurutnya, kualitas kepemimpinan kepala SPPG sangat menentukan keberhasilan pelayanan. Karena itu, ia meminta seluruh kepala SPPG memiliki komitmen kuat dalam menjalankan program nasional tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

Wabup Dimas juga menyoroti sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian serius para kepala SPPG. Pertama, terkait higienitas, sanitasi, dan standar gizi. Menurutnya, kualitas kebersihan dan sanitasi merupakan aspek sensitif yang dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan publik.

Pemkab Purbalingga, lanjutnya, turut mengawal pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) melalui Dinas Kesehatan. Evaluasi dapat dilakukan secara berkala, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan standar SLHS, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut sertifikat tersebut.

“Mari kita tingkatkan kualitas kebersihan kita, sanitasi dan higienis kita,” ujarnya.

Persoalan kedua adalah manajemen logistik dan rantai pasok. Dimas meminta kepala SPPG tidak menjadikan fluktuasi harga bahan baku sebagai alasan terjadinya penurunan kualitas maupun keterlambatan distribusi.

Menurutnya, kepala SPPG harus mampu melakukan perencanaan logistik secara matang dan membangun kemitraan strategis dengan petani, peternak, serta UMKM lokal Purbalingga.“Kita harus menjadi manfaat untuk UMKM, petani dan peternak sekitar. Kita harus bermitra dengan mereka, jangan dimonopoli oleh segelintir pihak,” katanya.

Selanjutnya, Dimas menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan kebocoran anggaran. Kepala SPPG diminta berkoordinasi secara baik dengan akuntan serta memahami penggunaan anggaran, sehingga seluruh pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dan manajemen krisis. Berbagai kendala seperti keterlambatan pengiriman gas, pemadaman listrik, maupun keterlambatan pasokan bahan segar harus diantisipasi dengan rencana cadangan.“Sebagai pemimpin, Anda tidak boleh menyerah pada keadaan atau sekadar melempar alasan. Anda harus memiliki rencana cadangan (plan B dan plan C) yang matang agar operasional pelayanan tidak berhenti satu hari pun,” tegas Wabup.

Wabup Dimas menegaskan, berbagai kritik dan catatan yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan para kepala SPPG. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkab Purbalingga agar pelaksanaan program nasional MBG dapat berjalan semakin baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat.Ia berharap workshop tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam pengelolaan SPPG, terutama dalam manajemen konflik dan tata kelola organisasi.

“Sepulang dari pelatihan ini, saya ingin melihat perubahan nyata: SPPG yang lebih bersih, manajemen yang lebih rapi, pengadaan yang lebih transparan, dan koordinasi antar-lembaga yang lebih solid,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Purbalingga Mei Sandra melaporkan, hingga 11 Agustus 2026 telah terdapat 118 SPPG di Kabupaten Purbalingga. Sebanyak 103 SPPG beroperasi pada hari tersebut, sementara lima SPPG lainnya berhenti sementara karena menjalani renovasi mayor.

“Selain itu, terdapat lima SPPG baru yang telah siap beroperasi, telah memiliki kepala SPPG dan anggaran, serta tinggal menyelesaikan persoalan administrasi,” katanya.

Workshop yang mengusung tema “Membangun Sosok Pemimpin Masa Depan untuk Indonesia yang Lebih Baik” tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan MBG bagi anak didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelatihan menghadirkan narasumber Wahyu Adi Saputro, yang juga merupakan kader HIPMI Kabupaten Semarang.(Gn/Prokompim)