Apel Kerja Setda Purbalingga

PURBALINGGA – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga Drs Agus Winarno, MSi mengajak ASN di jajaran Sekretariat Daerah tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, namun juga memiliki tanggungjawab sosial di lingkungan masyarakat terdekat.
Dikatakan Agus Winarno, tugas melaksanakan tusi seperti membangun gedung, membangun jalan dan jembatan akan mudah diwujudkan bila tersedia anggaran yang cukup. “Yang sulit adalah merubah pola pikir masyarakat. Membangun gampang dengan berbagai pertimbangan teknis, tapi harus ada rekayasa sosial mengubah masyarakat yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Ini yang tidak bisa dilakukan dengan paksa meskipun pemerintah punya legitimate coercive power, tidak bisa semuanya bisa dipaksa,” kata Agus Winarno saat menjadi penerima Apel Kerja Pagi, Senin (31/1).
Apel pagi selain diikuti seluruh ASN Setda juga dihadiri Asisten Adminitrasi Umum Budi Sesetyono, MPA, Asisten Pemerintahan dan Kesra R Imam Wahyudi, SH, MSi dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kusmartadi, SH.
Dikatakan Agus Winarno, hal yang bisa dipaksakan adalah pembayaran pajak, selama yang bersangkutan mempunyai objek pajak. Kecuali retribusi, orang masih bisa memilih, misalnya pedagang pasar yang tidak mau bayar retribusi ya jangan jualan di pasar.
“Pemerintah ini kemampuannya hanya sebagian dari yang dimiliki. Gambarannya, misalkan pada saat di Sirau ada 12 longsoran, itu bisa diselesaikan masyarakat yang jumlahnya sampai 200 orang. Seandainya mengandalkan pemerintah hanya beberapa personil saja, tapi ada kepedulian dari MDMC, Banser dan sebagainya. Ini memberi gambaran bahwa masalah negara masalah kita semua. Akan menjadi gampang bila diselesaikan secara bersama,” jelasnya.
Dengan demikian dirinya mengajak seluruh ASN jajaran Setda harus bisa mengajak masyarakat menyengkuyung embangunan dan memajukan daerah. “Minimal tetangga disekitarnya. Syukur warga satu RT dan seterusnya. Sehingga apa-apa tidak mengandalkan pemerintah/APBD saja. Namun disengkuyung semua komponen masyarakat.
Oleh karena itu, program pemerintah harus berorientasi pada manfaat, sehingga masyarakat ada apresiasi dan mereka bisa berperan serta. (HR/Gn- humas protokol)