PURBALINGGA – DPRD Kabupaten Purbalingga mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. Optimalisasi potensi pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta penguatan kinerja badan usaha daerah dinilai perlu menjadi strategi utama.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (29/9/2026), di Ruang Rapat DPRD. Rapat diikuti Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.

Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,071 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan Rp440,46 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,630 triliun.

Fraksi PKB menilai komposisi tersebut masih menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Karena itu, peningkatan PAD perlu ditempuh dengan memperkuat basis ekonomi dan memperluas sumber pendapatan, bukan sekadar menaikkan tarif.

“Kebijakan peningkatan PAD tidak justru mencerminkan pendekatan yang regresif, yakni membebani masyarakat secara tidak proporsional, melainkan diarahkan pada penguatan basis ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Khodirin.

Fraksi PKB juga mendorong pendataan objek pajak dan retribusi secara akurat, pengawasan yang konsisten, serta evaluasi terhadap potensi pendapatan yang belum tergarap optimal. Dengan demikian, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui perluasan basis pendapatan dan kepatuhan, bukan semata-mata melalui kenaikan tarif.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi PKS. Fraksi tersebut menilai proyeksi PAD 2027 sebesar sekitar Rp440,45 miliar realistis, namun optimalisasinya harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan pelaku UMKM.

“Prinsip kami jelas: PAD meningkat, tetapi daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat tetap terlindungi,” kata Juru Bicara Fraksi PKS, Padang Kusumo.

Sementara itu, Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi seluruh sumber pendapatan, antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, opsen PKB, retribusi daerah, laba BUMD, serta optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“BUMD yang tidak memberikan keuntungan atau menghadapi permasalahan keuangan, untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan serius, agar tidak menghadapi permasalahan yang membahayakan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Mugi Wahyudi.

Fraksi Amanat Demokrat juga menekankan pentingnya penguatan PAD mengingat pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih menghadapi ketidakpastian. Sumber-sumber PAD dinilai perlu dipantau secara berkala agar potensi pendapatan dapat dioptimalkan dan persoalan yang berpotensi menimbulkan kerugian tidak berlanjut.

“Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah harus selalu terpantau. Jika ada permasalahan jangan sampai merugi yang terus berlanjut,” kata Ketua Fraksi Amanat Demokrat, Musofan.

Selain peningkatan pendapatan, sejumlah fraksi menyoroti agar belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan meminta pembangunan dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran dengan pengawasan yang optimal, termasuk pada pembangunan infrastruktur jalan.

Fraksi Golkar juga mendorong agar belanja daerah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, antara lain melalui bantuan bagi petani yang gagal panen akibat kemarau panjang serta penyediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

Rangkaian pandangan umum fraksi tersebut pada prinsipnya menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut, dengan sejumlah catatan dan masukan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.(Gn/Prokompim)