SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang memahami ekonomi kerakyatan sejak dini dengan menghadiri Launching Insersi Pendidikan Perkoperasian yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).

Program yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027 ini mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam berbagai mata pelajaran pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/SLB/MA di seluruh Jawa Tengah. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut komitmen Presiden RI dalam memperkuat sistem perkoperasian sebagai pilar ekonomi nasional sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Purbalingga menyambut positif program tersebut. Menurutnya, pendidikan perkoperasian menjadi langkah strategis untuk menanamkan nilai kemandirian, tanggung jawab, dan semangat kolaborasi kepada generasi muda.

“Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi juga wadah pembelajaran nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan gotong royong. Melalui insersi pendidikan perkoperasian, anak-anak akan lebih memahami bagaimana ekonomi kerakyatan dapat menjadi kekuatan dalam membangun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkab Purbalingga siap mendukung implementasi program tersebut melalui sinergi antara sektor pendidikan dan koperasi agar pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.

Menurutnya, langkah yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi tonggak penting dalam penguatan pendidikan perkoperasian dan berpotensi direplikasi oleh provinsi lain melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

“Untuk Purbalingga, saya berpesan agar program ini dapat diimplementasikan dengan baik. Masyarakat perlu memahami bahwa koperasi dibangun atas semangat gotong royong dengan keanggotaan yang sukarela dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Karena itu, kita harus optimistis dan bangga terhadap semangat koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Heru Sriwibowo, menyampaikan pihaknya bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DindagkopUKM) telah mendapat tugas untuk mengimplementasikan program tersebut di daerah.

“Insya Allah mulai tahun ajaran 2026/2027 akan kita implementasikan. Bukan ke dalam mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada,” jelasnya.

Ia menyebut sejumlah mata pelajaran yang memungkinkan untuk penyisipan materi perkoperasian antara lain IPS dan PPKn. Selain itu, nilai-nilai perkoperasian juga akan diperkuat melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Sementara itu, Kepala DindagkopUKM Purbalingga, Agung Widiarto, menilai peluncuran program ini menjadi momentum yang tepat di tengah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

“Insersi pendidikan perkoperasian menjadi sinergi yang sangat tepat untuk membangkitkan kembali koperasi di Indonesia. Kami akan terus mendukung dari sisi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas manajemen koperasi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengungkapkan pemerintah tengah mengusulkan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional sebagai revisi terhadap Undang-Undang Perkoperasian Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.

“Undang-undang ini akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan perkoperasian di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Ferry, Presiden menginginkan praktik ekonomi Indonesia kembali menguatkan prinsip ekonomi Pancasila melalui koperasi. Ia meyakini koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan, menghadirkan keadilan ekonomi, serta memperkuat sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menambahkan, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan insersi pendidikan perkoperasian secara sistematis. Langkah ini diharapkan mampu mencetak generasi yang memahami koperasi sejak usia sekolah sehingga keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke depan mendapat dukungan dan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat.

“Koperasi jangan hanya dipahami sebagai simpan pinjam. Di dalamnya ada manajemen, kepemimpinan, dan bagaimana mengelola kesejahteraan anggota serta masyarakat. Semua itu harus dipahami sejak dini,” tegasnya.

Launching Insersi Pendidikan Perkoperasian di Jawa Tengah dihadiri para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah bersama kepala dinas yang membidangi pendidikan dan koperasi. Acara juga dihadiri Menteri Koperasi RI, Menteri Agama RI, perwakilan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, serta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap penguatan pendidikan perkoperasian di Indonesia.(Gn/Prokompim)