PURBALINGGA – Pemkab Purbalingga di bawah komando Bupati Dyah Hayuning Pratiwi) berkomitmen untuk terus mendorong desa-desa yang ada di Kecamatan Mrebet dan Bobotsari naik tingkat menjadi ‘desa mandiri’ dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Bupati menegaskan pihaknya akan memberikan dukungan kepada pihak desa melalui pemerintah kecamatan dengan APBD dan dana lain yang dicarikan dari pemerintah provinsi dan pusat.

“Bagi desa-desa yang saat ini berstatus desa berkembang jangan khawatir dan berkecil hati yang penting kita sama-sama berjuang. Yang penting kita fokus untuk bagaimana mengalokasikan APBDes agar setiap rupiah bermanfaat untuk meningkatkan status IDM,” kata Bupati Tiwi saat Silaturahmi dan Halalbihalal di Kecamatan Mrebet dan Bobotsari, Senin (29/04/2024).

Bupati menjelaskan dalam Indeks Desa Mandiri, desa diklasifikasikan kedalam empat kategori yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Diketahui saat ini, dari 19 desa di Kecamatan Mrebet, ada sebanyak delapan desa berstatus berkembang. Baru empat desa yakni, Pengalusan, Mangkunegara, Karangnangka,  dan Sangkanayu yang telah berstatus mandiri. Dan tujuh desa lainnya di Mrebet berstatus desa maju.

Sementara itu di Kecamatan Bobotsari, dari sebanyak 16 desa yang ada, baru ada empat desa berstatus mandiri. Yakni Desa Bobotsari, Gandasuli, Majapura, dan Pekuncen. Sisanya sebanyak 12 desa di Bobotsari telah berstatus maju.

“Dari semua kecamatan di Purbalingga, hanya Bobotsari yang desanya telah mentas berstatus mandiri dan maju. Semoga kedepan dengan kekompakan dan keguyubrukunan warga Bobotsari, semua desa meningkat statusnya menjadi mandiri,” kata Bupati Tiwi.

Bupati menyinggung, pengentasan status desa maju dan berkembang menjadi desa mandiri merupakan hal yang sangat mungkin diwujudkan. Terlebih dengan adanya aturan terbaru terkait masa jabatan kades yang bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

”Saya yakin para kades mampu mendorong desa-desa naik kelas menjadi desa mandiri. Dengan pertambahan masa jabatan, kades memiliki kesempatan untuk mewujudkan visi misi dan program kerjanya, termasuk meningkatkan status desa,” ujar dia.

Selain terkait indeks desa mandiri (IDM), Bupati Tiwi juga menyebut pengentasan angka stunting, angka anak usia sekolah tidak sekolah (AUSTS), tingkat kepesertaan masyarakat untuk ber-KB, dan target ketahanan pangan merupakan beberapa PR pemerintahan Tiwi-Dono yang akan berakhir pada 2024 ini.

Sementara itu, Camat Mrebet Hendro Prasetyo melaporkan, pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2024 di Mrebet berjalan dengan lancar dan kondusif. Meski di beberapa ruas jalan di Mrebet mengalami peningkatan volume kendaraan, seperti di turunan Kradenan, titik depan Masjid Cheng Ho, simpang tiga Selaganggeng, simpang tiga SMPN 2 Mrebet dan Pasar Karangnangka.

“Volume kendaraan meningkat tapi tidak sampai menimbulkan kemacetan dan tidak terjadi kecelakaan,” kata Hendro.

Hal senada juga dilaporkan oleh Camat Bobotsari Aris Mulyanto. Acara Silaturahmi dan Hahalbihalal di Kecamatan Mrebet dan Bobotsari juga dihadiri Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan dan Sekda Purbalingga Herni Sulasti. (tha/prokompim)