PURBALINGGA – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2024 mulai diserahkan ke masing-masing SKPD. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menekankan agar pelaksanaan anggaran 2024 ini harus dikerjakan lebih serius mengingat tahun ini juga akhir masa jabatan Bupati – Wakil Bupati.

“Jadi saya minta keseriusan dan komitmennya dari seluruh OPD di jajaran Pemkab Purbalingga agar RKPD 2024 bisa betul-betul dijalankan dengan maksimal dan agar target-target RPJMD (2021 – 2026) ini bisa kita kejar, dari yang seharusnya tercapai 2026 bisa kita tarik mundur 2024 ini bisa rampung,” kata Bupati Tiwi dalam acara Penyerahan DPA-SKPD TA-2024 di Gedung Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo, Kamis (4/1/2024).

Penyerahan DPA SKPD ini jadi penanda dimulainya kegiatan di Pemkab Purbalingga kepada masyarakat. Bupati harap DPA yang didapatkan tidak hanya dipelajari tapi juga dikawal dan dipastikan agar penyerapan anggaran ini bisa dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu.

“Segera para pimpinan OPD menetapkan regulasi dan membentuk tim yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Segera tunjuk pejabat pengadaan dan sebagainya di OPD masing-masing,” katanya.

Selanjutnya Bupati menginstruksikan, agar segera mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) bagi OPD yang akan melaksanakan kegiatan fisik pengadaan barang/jasa. Selanjutnya segera selesaikan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa

“Dan segera siapkan Pokja yang cukup di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Setda) untuk percepatan pelaksanaan pengadaan penyediaan barang dan jasa,” lanjutnya.

Bupati mengungkapkan, tema Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia. Ada 6 prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024, diantaranya : 1) Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat; 2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang ikulusif terus bisa ditingkatkan; 3) Peningkatan kualitas manusia; 4) Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur; 5) Peningkatan pelayanan publik dan 6) Penguatan desa.

Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Herni Sulasti mengungkapkan pelaksanaan APBD 2024 terdiri dari 131 program dan 865 kegiatan. Jumlah DPA meliputi : 33 DPA Pendapatan dengan total anggaran Rp 2.087.097.932.000, sebanyak 2307 DPA sub kegiatan dengan total anggaran belanja Rp 2.145.035.432.000, dan 1 DPA pembiayaan dengan anggaran pembiayaan netto sebesar Rp 57.937.500.000.

“DPA tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar operasionalisasi program kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD pada tahun anggaran 2024 di jajaran Pemkab Purbalingga,” katanya.

Penghargaan Pelunasan PBB P2 Tercepat

Pemkab Purbalingga memberikan sejumlah penghargaan kepada desa/kelurahan dan kecamatan yang berhasil melaksanakan pelunasan tercepat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 2023 Tercepat.

Untuk tingkat desa dengan ketetapan PBB-P2 < Rp 50 juta diberikan kepada : 1) Desa Wanogara Kulon, 2) Desa Nangkasawit dan 3) Desa Kabunderan. Untuk tingkat desa dengan ketetapan PBB-P2 Rp 50 – 100 juta diberikan kepada : 1) Desa Pekalongan, 2) Desa Brecek dan 3) Desa Kradenan. Untuk tingkat desa dengan ketetapan PBB-P2 > Rp 100 juta diberikan kepada : 1) Desa Bojongsari, 2) Desa Senon dan 3) Desa Pangempon.

Untuk Tingkat Kelurahan diberikan kepada : 1) Kelurahan Kembaran Kulon dan 2) Kelurahan Mewek. Tingkat Kecamatan diberikan kepada : 1) Kecamatan Karanganyar, 2) Kecamatan Kejobong dan 3) Kecamatan Kaligondang.

“Untuk diketahui, sampai dengan 29 Desember 2023 realisasi PBB P2 telah mencapai Rp 25.793.955.000 atau 103,18% dari target Rp 25 miliar,” katanya.(Gn/Prokompim)