SEMARANG – Kabupaten Purbalingga berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini merupakan perolehan prestasi yang dipertahankan delapan kali berturut-turut.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas kerja kerasnya sehingga Purbalingga dapat meraih kembali Opini WTP. Menurutnya, prestasi yang dicapai ini menunjukan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purbalingga transparan dan akuntabel.

“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPRD atas sinergitas dan kerjasama yang telah terjalin baik, sehingga opini WTP ini bisa kita pertahankan bersama sama. Semoga kerjasama Legislatif dan Eksekutif ke depan bisa dimantapkan untuk bersama sama membangun daerah yang lebih baik,” kata Bupati dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2023 di Lantai 3 Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Jum’at (08/5/2024).

Bupati mengucapkan terima kasih kepada BPK atas segala bimbingan arahan, saran, masukan dan koreksi dalam pemeriksaan. Ia menyatakan Pemda Kabupaten Purbalingga memiliki komitmen untuk menindaklanjuti saran masukan dan rekomendasi BPK dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

“Tentunya guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang,” imbuhnya.

Bupati berharap Opini WTP ini menjadi motivasi, penyemangat bagi seluruh aparatur untuk terus berbuat dalam memberikan pengabdian dan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho mengucapkan selamat kepada kabupaten/kota yang telah mempertahankan opini WTP. Hal itu menunjukkan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

“Opini in memang bukan satu-satunya penentu kesejahteraan masyarakat, akan tetapi salah satu kontribusi. Karena bagaimanapun pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, lebih bisa meningkatkan dan mempercepat tujuan bernegara masyarakat yang adil makmur dan sejahtera,” katanya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan. Bupati Tiwi didampingi Sekretaris Daerah Herni Sulasti, Sekretaris Inspektorat, Kepala Bakeuda dan Kabag Prokompim.

Selain Purbalingga, LHP BPK juga diberikan kepada Kota Tegal, Kota Magelang serta Kabupaten Karanganyar. (Gn/Prokopim)