Tahun Politik, Bupati Tiwi Ingatkan Aparatur Pemerintah Jangan Jadi Provokator

PURBALINGGA – Menjelang hajat besar pesta demokrasi tahun 2024, Bupati Purbalingga berpesan pada segenap aparatur pemerintah baik di kabupaten sampai desa untuk tidak menjadi provokator. Sebab tahun politik kerap rawan konflik, pemerintah jangan sampai menjadi bagian yang merusak kondusifitas

“Saya titip agar di tahun 2024, kita berperan sebagai penengah jika ada yang saling ribut, bahkan kita harus menebar virus kebaikan ,tidak jadi provokator, ” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam acara Amaliyah Syawal/Halal Bihalal Pemkab Purbalingga bersama Aparatur Pemerintah se-Kecamatan Kutasari, Selasa (16/5/2023) di Kantor Kecamatan Kutasari.

Melalui peran tersebut, aparatur pemerintah tidak hanya bertugas sebagai pelayan masyarakat ataupun pelaksana kebijakan, akan tetapi juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Apa yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 baik, Pilpres, Pileg maupun Pilkada harus disukseskan bersama.

“Biasanya saja selesai Pilpres ini konfliknya masih ada, selesai Pileg konfliknya masih ada, selesai Pilgub atau Pilbup konfliknya masih ada, nah ini digabungkan. Tentunya kegiatan besok ini punya potensi konflik yang tinggi bila tidak disikapi dengan baik oleh masyarakat,” katanya.

Bupati tidak memungkiri, ajang pesta demokrasi tidak terlepas dari ‘gesekan’. Perbedaan pilihan menjadi hal yang lumrah. Tapi perbedaan ini diharapkan tidak membuat masyarakat terpecah belah, biar beda tapi tetap guyub rukun dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

“Masalah kondusifitas ini tidak hanya tanggung jawab TNI POLRI saja. Kita sebagai warga masyarakat juga punya tanggung jawab agar Purbalingga ini tetap aman, damai dan kondusif,” katanya.

Sementar itu Camat Kutasari Titis Panjer Rahino mengungkapkan, sampai saat ini Kecamatan Kutasari dalam keadaan kondusif. Pihaknya bersama lintas sektor memiliki perhatian besar dalam penanganan kasus stunting.

“Sampai dengan April 2023 kasus prevalensi stunting berdasarkan penimbangan serentak di Kecamatan Kutasari ada 16,59% artinya dari 5250 balita 871 stunting. Akhir tahun 2022 terdapat 981 kasus atau 19%, sehingga mengalami penurunan sebesar 110 kasus,” katanya.

Ia menambahkan program yang telah dilaksanakan dalam aksi cegah stunting diantaranya : pemeriksaan ibu hamil risiko tinggi, pemberian tablet tambah darah, dan pemberian makanan tambahan bagi balita.(Gn/Prokopim)