PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memastikan kesiapan menyeluruh dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, saat memaparkan kesiapsiagaan daerah di Gedung Graha Adiguna, Senin (22/12/2025) .

Sekda menyampaikan bahwa kesiapan Pemkab Purbalingga dilakukan secara lintas sektor, mulai dari aspek kondusifitas wilayah, ketersediaan bahan pokok dan energi, kesiapsiagaan bencana, transportasi, infrastruktur jalan hingga destinasi wisata. Langkah ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri serta hasil Rakor Forkopimda Jawa Tengah tentang pengamanan Natal dan Tahun Baru.

“Menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Purbalingga serta mendukung kelancaran arus lalu lintas dan distribusi logistik menjadi fokus utama pemerintah daerah,” disampaikan Sekda dalam paparannya.

Pada aspek pelayanan publik, Pemkab Purbalingga menyiagakan dua posko kesehatan yang beroperasi 24 jam, masing-masing di Alun-alun Purbalingga dan Rest Area Karangreja, didukung 38 tenaga supervisi serta personel puskesmas dan rumah sakit dengan sistem tiga shift. Ambulans, obat-obatan esensial, hingga peralatan medis darurat telah disiapkan untuk menjamin respons cepat bagi masyarakat dan pemudik.

Di sektor pengamanan dan lalu lintas, Dinas Perhubungan menurunkan puluhan personel untuk pengamanan Natal dan malam Tahun Baru, termasuk pengaturan lalu lintas, patroli mobile, serta pengamanan gereja dan pusat keramaian. Satpol PP dan perangkat daerah lainnya juga disiagakan untuk menjaga ketertiban umum.

Untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat, Pemkab Purbalingga menggulirkan pembagian 1.000 paket sembako gratis dan 1.820 paket sembako subsidi dengan tingkat subsidi mencapai 57 persen. Pemantauan harga kebutuhan pokok dilakukan setiap hari dan dilaporkan langsung ke Posko Pangan Provinsi, dengan kondisi harga komoditas strategis dinyatakan relatif stabil.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan kesiapsiagaan bencana, mengingat Purbalingga memiliki kawasan rawan longsor, banjir, dan erupsi Gunung Slamet. Sebanyak 14 Early Warning System telah terpasang di 11 desa, didukung lebih dari 600 relawan kebencanaan lintas organisasi, serta peralatan berat dan logistik yang siap digerakkan selama masa libur Nataru.

Pemkab Purbalingga juga memastikan kesiapan energi dan BBM. Alokasi LPG 3 kilogram ditambah hingga 200 persen dari alokasi harian, dengan Pertamina menjamin ketersediaan BBM dan LPG selama masa Satgas Nataru. Infrastruktur jalan pun berada pada kondisi mantap dengan tingkat kemantapan mencapai 73,38 persen dari total 952,60 kilometer ruas jalan kabupaten .
Sektor pariwisata tak luput dari perhatian. Sebanyak 42 daya tarik wisata dan 32 desa wisata dipastikan siap menerima lonjakan pengunjung. Tim monitoring pra-Nataru diterjunkan untuk memastikan standar keselamatan, kesehatan, keamanan, serta kualitas pelayanan di setiap destinasi wisata unggulan.

Sekda menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Purbalingga dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Perlu adanya kolaborasi, koordinasi, kerja sama, dan sinergi dari seluruh stakeholder terkait agar wilayah Kabupaten Purbalingga tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memberikan penegasan untuk perkuat koordinasi dan kolaborasi unsur Forkopimcam. Identifikasi seluruh kerawanan, intensifkan koordinasi lintas sektor dan pastikan pengamanan TNI/Polri berjalan efektif pada seluruh jalur simpul transportasi, pusat ibadah, lokasi perayaan dan tempat wisata.

“Para Camat dan Forkopimcam himbau masyarakat untuk: Membersihkan saluran air & lingkungan sekitar tempat tinggal, Memangkas pohon besar yang membahayakan di sekitar tempat tinggal, Menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan,” imbuhnya.

Rakor ini dihadiri dihadiri segenap jajaran Forkopimda yang menyampaikan paparan satu per satu. Dihadirkan pula unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimcam, tokoh agama dan unsur pengusaha.(Gn/Prokompim)