PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menetapkan ada 6 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2024. Prioritas tersebut diekstrak dari sejumlah permasalahan pokok dan hasil evaluasi sampai dengan tahun 2022 serta isu strategis yang ada. 

“Prioritas Pertama adalah ‘Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat’. Ini jadi prioritas pertama karena angka kemiskinan masih tinggi dan jadi PR. Satu satunya cara untuk menurunkan kemiskinan yaitu bagaimana menurunkan beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Bupati Tiwi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, Kamis (30/3/2023) di Pendopo Dipokusumo.

Target dalam Prioritas 1, selain menurunkan angka kemiskinan juga meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, cakupan akses air minum layak, cakupan sanitasi layak, cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dan cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan program pemerintah.

“Prioritas Ke-2, yaitu : ‘Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah’. Hal ini karena Pak Jokowi saat ini juga masih concern terhadap pemulihan ekonomi, Didalamnya ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.

Hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi target kinerja Prioritas Ke-2 yakni : Peningkatan daya saing dan omset produk usaha mikro kecil; Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja; Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif; Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis; Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat.

“Prioritas Ke-3 yaitu ‘Peningkatan Kualitas Manusia’. Langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu : meningkatkan derajat pendidikan anak-anak salah satu caranya meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.

Ia melanjutkan, upaya yang dilakukan yaitu bagaimana agar Paud sampai SMP mendapat akreditasi yang baik, termasuk program menurunkan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS). Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan Faskes dengan target seluruh Puskesmas terakreditasi Paripurna dan RSUD bisa naik tipe. 

“Kita juga harus ada action nyata membentuk seluruh desa/kelurahan menjadi Desa Ramah Perempuan dan Anak, termasuk juga ada masukan Desa Paham Hukum,” katanya.

Prioritas ke-4, yaitu ‘Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan’. Hal yang dilakukan yaitu memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, kawasan khusus, perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang; Peningkatan  Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

“Walaupun anggaran terbatas tapi komitmen kita agar pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur terus ada. Termasuk optimalisasi persampahan TPA dan TPS3R agar Purbalingga jangan sampai darurat sampah,” katanya.

Prioritas ke-5, ‘Peningkatan Pelayanan Publik’. Kaitan hal ini Bupati masih mewajibkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa membuat minimal satu inovasi terkait pelayanan. SDM Dinkominfo didorong untuk bisa membantu OPD lain membuat digitalisasi layanan agar masyarakat bisa terlayani mudah cepat dan murah.

“Prioritas Ke-6, yaitu ‘Penguatan Desa’. Langkah yang akan kita lakukan yaitu penguatan BUMDes agar efektif dan berdampak peningkatan PADes. Selain itu juga penguatan peran masyarakat, termasuk Digitalisasi Desa. Dana Desa juga didorong ada integrasi agar diarahkan untuk dialokasikan program-program prioritas pemerintah kabupaten,” katanya.(Gn/HumproSetda)