Tugas Pokok
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu SEKDA dalam mengoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi layanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.
Fungsi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- Pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- pengoordinasian layanan administrasi dan teknis penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya
B E R I T A
Halalbihalal IBI Purbalingga, Bupati Tiwi Komitmen Entaskan Bidan Honorer
PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menegaskan komitmennya untuk mengentaskan tenaga honorer di lingkup kesehatan yang saat ini masih berstatus tenaga honorer untuk secara bertahap meningkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikan...
Purbalingga Bersholawat, Bupati Tiwi Berharap Jembatan Wika Jadi Legacy yang Baik
PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berharap keberadaan Jembatan Wirasana - Kalikajar (Wika) yang menghubungkan Kecamatan Purbalingga dan Kaligondang menjadi sebuah tinggalan (legacy) yang baik selama kepemimpinan Tiwi-Dono. Hal ini disampaikan...
Pemkab Purbalingga Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-Turut dari BPK
SEMARANG - Kabupaten Purbalingga berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini merupakan perolehan prestasi yang dipertahankan delapan kali...







Recent Comments