PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengajak dunia usaha mengambil peran lebih besar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Drs Suroto MSi saat Sosialisasi Gerakan Purbalingga Gotong Royong di OR Graha Adiguna, Kamis (2/7/2026).

Menurut Suroto, Gerakan Purbalingga Gotong Royong merupakan strategi kolaboratif yang menyinergikan pemerintah, dunia usaha, BAZNAS dan lembaga filantropi, perguruan tinggi, media, serta masyarakat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Permasalahan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dunia usaha memiliki peran yang sangat strategis melalui program TJSL yang terarah dan bersinergi dengan program pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, angka kemiskinan Purbalingga terus menunjukkan tren penurunan, dari 16,23 persen pada 2021 menjadi 12,55 persen pada 2025. Meski demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar sehingga kolaborasi seluruh pihak tetap dibutuhkan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Saat ini terdapat 14 desa prioritas yang menjadi fokus intervensi penanggulangan kemiskinan. Di desa-desa tersebut masih terdapat 454 rumah tidak layak huni (RTLH), 12 rumah belum memiliki listrik sendiri, 3.470 rumah belum memiliki akses air bersih, 893 rumah belum memiliki jamban, 198 anak tidak sekolah (ATS), 6.136 warga belum bekerja, serta 819 penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian bersama.

Selama lima tahun terakhir, kontribusi TJSL badan usaha, BUMD, dan BAZNAS di Kabupaten Purbalingga telah mencapai lebih dari Rp30,7 miliar. Namun, menurut Suroto, potensi kontribusi tersebut masih dapat ditingkatkan karena masih banyak perusahaan maupun lembaga filantropi yang belum terintegrasi dalam satu sistem kolaborasi.

“Yang kita bangun ini agar bagaimana setiap rupiah CSR yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya.

Melalui Gerakan Purbalingga Gotong Royong, seluruh program bantuan akan mengacu pada SIPINTER sebagai basis data terpadu penerima manfaat. Sistem ini membantu memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus menghindari duplikasi program.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga tengah mempersiapkan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Forum TJSL-BU) sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara pemerintah dengan pelaku usaha agar program TJSL semakin selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Suroto menegaskan, pemerintah tidak memandang TJSL semata sebagai kewajiban perusahaan, melainkan investasi sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan dunia usaha. Ia menjelaskan, regulasi TJSL di Purbalingga memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menyalurkan CSR kepada karyawan yang membutuhkan maupun masyarakat di sekitar lingkungan usaha.

“Namun lebih dari itu, kami bermohon agar program TJSL juga dapat diarahkan ke desa-desa prioritas yang menjadi fokus intervensi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Purbalingga,” tuturnya.

Ia menambahkan, program TJSL dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan kerja bersertifikat, perluasan kesempatan kerja lokal, pendampingan UMKM, pemberian beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, pembangunan rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Suroto juga memastikan pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel. Perusahaan tetap melaksanakan programnya secara mandiri, sementara koordinasi dilakukan melalui Forum TJSL dan seluruh realisasi dilaporkan melalui aplikasi SIPINTER.

“Insyaallah akuntabel. Seluruh program dilaksanakan oleh bapak dan ibu sendiri, dikoordinasikan melalui Forum TJSL, serta dilaporkan melalui aplikasi SIPINTER,” katanya.

Selain dunia usaha, Gerakan Purbalingga Gotong Royong juga melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, mereka didorong melaksanakan KKN tematik, menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan berbasis data, serta mendampingi UMKM dan masyarakat melalui inovasi, digitalisasi, dan penerapan teknologi tepat guna guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.(Gn/Prokompim)