SEMARANG — Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif bersama Wakil Bupati Dimas Prasetyahani menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026).

Mengusung tema “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”, Musrenbang ini masih bersifat dinamis dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memaparkan arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata yang akan difokuskan pada pengembangan 1.000 desa wisata, pelatihan bagi 1.000 konten kreator, hingga peningkatan konektivitas antar destinasi. Selain itu juga akan memperkuat daya tarik wisata alam.

“Menyelenggarakan berbagai event wisata baik seni dan budaya, event wisata olah raga (sport tourism), termasuk pengembangan wisata religi,” imbuhnya.

Di sektor ekonomi syariah, Pemprov Jawa Tengah menargetkan pengembangan wisata ramah muslim pada 181 objek, sertifikasi halal bagi lebih dari 563 ribu produk, pelatihan bagi tukang jagal sertifikasi halal, mendorong Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tersertifikasi halal, optimalisasi penghimpunan dana ZIS dan DSKL hingga Rp 383 miliar.

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyebut, Pemprov Jateng memiliki kapasitas fiskal yang kuat dengan peringkat ke 6 nasional setelah DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Jawa Tengah memiliki porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 66,07% dibanding transfer pusat. Hanya saja kabupaten/kota di wilayahnya masih cukup dominan menggantungkan pada transfer pusat.

Oleh karenanya, Ia juga mengingatkan para kepala daerah di Jawa Tengah pentingnya pengelolaan anggaran yang rasional dan tepat sasaran.

“Jangan sampai menganggarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Kursi pijat yang mahal, mobil dinas yang berlebihan, biaya konsultan yang tidak masuk akal, deretan tim ahli yang tidak efektif,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan komitmennya untuk menyelaraskan program daerah dengan arah pembangunan provinsi dan nasional, terutama dalam memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi berbasis kerakyatan.

“Kami berharap setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ungkapnya.(Gn/Prokompim)