PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) meminta kepada jajaran Kepala Desa (Kades) beserta perangkatnya di Kecamatan Karangmoncol untuk ikut menangani permasalahan kemiskinan. Menurut Bupati, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa mempunyai tugas untuk menuntaskan kemiskinan ekstreem di Purbalingga.

“Tahun ke tahun angka kemiskinan ekstrem kita terus menurun, dari 2,18 % menjadi 1,17 % ditahun 2023. Tentunya ini tidak lepas dari peran Kades dalam menggelontorkan APBDes untuk masyarakat,” kata Bupati Tiwi dalam sambutannya pada acara Silaturahmi dan Halal Bihalal di Kecamatan Karangmoncol, Rabu (24/4/2024).

Bupati berpesan kepada Kades untuk ikut membantu agar angka kemiskinan ekstreem bisa nol persen. Ini menjadi PR bersama antara Pemkab Purbalingga dengan jajaran di bawahnya hingga pemerintah desa.

“Permasalahan kemiskinan ini menjadi salah satu masalah mendasar yang harus dituntaskan oleh seluruh pihak,” ujarnya.

Selain permasalahan kemiskinan, Bupati Tiwi juga menyampaikan terkait dengan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa dan jajarannya. Trend prevalensi stunting terus menurun dari 15,6 % pada 2021, menjadi 13,79 % pada 2022 dan 11,78 % pada 2023. 

“Angka ini bahkan melebihi target nasional di mana dalam Inpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Nasional di tahun 2024 sebesar 14 %,” terang Bupati Tiwi.

Bupati menargetkan angka stunting di tahun 2024 bisa turun menjadi 9 persen. Ini menjadi PR bagi seluruh pihak terkait untuk bisa menekan angka stunting.

“Ibu-ibu kades mohon dibantu, aktif woro-woro ke masyarakat, ibu-ibu yang punya balita diperhatikan asupan pola makannya, gizi anak-anaknya agar tidak ada stunting di Kecamatan Karangmoncol,” tutur Bupati Tiwi.

Silaturahmi dan Halal Bihalal di Kecamatan Karangmoncol, Bupati Tiwi didampingi Wakil Bupati Purbalingga beserta istri dan Pimpinan OPD. Halal Bihalal diikuti oleh Forkopimcam setempat, Kepala Desa dan perangkatnya, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, PKK Desa, Kepala Sekolah, Ketua RT dan masyarakat setempat. (Lil/Prokompim)