PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif menyiapkan program penghargaan berupa bantuan pembangunan jalan bagi desa-desa yang berhasil meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak sekaligus memastikan manfaatnya kembali dirasakan secara nyata.

Komitmen itu disampaikan saat pertemuan sinergi peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Bupati Kompleks Setda Purbalingga, Selasa (23/6/2026).

Fahmi mengatakan optimalisasi pajak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif. Karena itu, Pemkab Purbalingga akan menjalankan Program Sengkuyung yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

“Kami bersama-sama akan melakukan Program Sengkuyung mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” kata Fahmi.

Menurutnya, desa yang mampu menunjukkan capaian terbaik dalam kepatuhan dan penerimaan pajak akan mendapatkan prioritas bantuan pembangunan, terutama untuk peningkatan kualitas jalan.

“Reward-nya berupa bantuan pembangunan yang diprioritaskan untuk jalan desa. Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan,” ujarnya.

Fahmi menegaskan pembangunan jalan dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kalau jalannya bagus, ekonomi bergerak. Maka pajak yang dibayarkan masyarakat harus mampu menciptakan manfaat yang bisa dirasakan bersama,” katanya.

Selain masyarakat, Fahmi juga meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi teladan dalam kepatuhan membayar pajak.

“ASN harus menjadi contoh. Kalau masih ada yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, segera diselesaikan. Kita ingin budaya taat pajak dimulai dari lingkungan pemerintah terlebih dahulu,” tegasnya.

Ia optimistis potensi penerimaan pajak kendaraan di Purbalingga masih dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pihak. Masyarakat pun diajak memanfaatkan berbagai layanan pembayaran pajak, termasuk Samsat Keliling, agar proses pembayaran menjadi lebih mudah dan dekat.

“Sebagian besar hasil pajak ini akan kita arahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan. Karena itu, mari bersama-sama taat membayar pajak demi kemajuan Purbalingga,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

“Yang kami harapkan memang adanya sinergi seperti ini. Kesadaran membayar pajak harus dibangun bersamaan dengan adanya reward yang jelas sehingga masyarakat mengetahui manfaat dari kontribusinya,” ujarnya.

Masrofi bahkan menilai konsep penghargaan bagi desa berprestasi dalam optimalisasi pajak berpotensi diadopsi di tingkat provinsi. Ke depan, bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diprioritaskan bagi daerah yang memiliki tingkat kepatuhan pajak terbaik.

“Secara proporsional harus ada penghargaan atas kontribusi pajak yang diterima pemerintah. Dengan begitu, masyarakat dan pemerintah daerah mendapatkan kejelasan manfaat dari kepatuhan pajak yang dibangun bersama,” katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, Kepala Kanwil Jasa Raharja Jawa Tengah Triadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga Mukodam serta sejumlah kepala OPD terkait.(tha/prokompim)